Kepercayaan menjadi unsur penting dalam perdagangan karbon karena setiap unit harus dapat ditelusuri dan diverifikasi. Pemerintah kemudian meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK pada 9 Juli 2026 untuk memperkuat fondasi pasar nasional.
Langkah ini hadir ketika nilai transaksi Bursa Karbon Indonesia hingga Juni 2026 tercatat sekitar Rp93,81 miliar. Pasar sudah berjalan, tetapi nilainya masih menunjukkan skala perdagangan yang terbatas.
Registri untuk Menelusuri Unit Karbon
SRUK diluncurkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sistem tersebut diarahkan untuk menjaga transparansi, kredibilitas, integritas, dan ketertelusuran unit karbon.
Registrasi merupakan proses penting sebelum unit dapat diperdagangkan. Pencatatan perlu menjelaskan sumber unit, jumlah emisi yang dikurangi atau diserap, dan dasar verifikasi manfaat lingkungan yang diklaim.
Pembeli karbon membutuhkan keyakinan bahwa klaim pengurangan maupun penyerapan emisi benar-benar dihitung secara memadai. Tanpa sistem pencatatan yang kuat, pasar sulit membangun kepercayaan yang diperlukan untuk berkembang.
Keberadaan registri juga membuat unit karbon memiliki dasar lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar nilai ekonomi. Kondisi ini relevan bagi pembeli yang memerlukan kepastian terhadap asal dan dampak unit yang diperoleh.
Transaksi Mulai Tercatat
Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon telah beroperasi sejak 2023 sebagai infrastruktur perdagangan karbon. Bursa ini disiapkan untuk mendukung transaksi karbon sekaligus target pengurangan emisi nasional.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai transaksi di bursa tersebut sekitar Rp93,81 miliar hingga Juni 2026. Angka itu menandakan adanya aktivitas pasar, walau belum menggambarkan potensi penuh sektor kehutanan dan ekosistem Indonesia.
| Infrastruktur | Waktu | Kegunaan |
|---|---|---|
| Bursa Karbon Indonesia | Beroperasi sejak 2023 | Mempertemukan perdagangan karbon |
| Sistem Registri Unit Karbon | 9 Juli 2026 | Memperkuat ketertelusuran unit |
| Nilai transaksi bursa | Hingga Juni 2026 | Sekitar Rp93,81 miliar |
Karbon sebagai Bagian Ekonomi Hijau
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun infrastruktur perdagangan karbon. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, sistem registri unit karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah didirikan serta berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari arah ekonomi hijau Indonesia.
“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” kata Prabowo.
Ia menegaskan perlindungan lingkungan tidak semestinya berhenti pada target penurunan emisi. Hutan yang dijaga, emisi yang dikurangi, dan teknologi bersih yang dibangun diharapkan menciptakan nilai bagi rakyat Indonesia.
Pembagian Manfaat Menjadi Penentu
Ekonomi karbon akan dinilai dari kemampuannya mendistribusikan manfaat kepada pihak yang bekerja menjaga ekosistem. Kegiatan di kawasan hutan dan mangrove dapat menghasilkan nilai karbon apabila pengurangan atau penyerapan emisinya terukur.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat sebelumnya menyatakan pemerintah ingin keuntungan terbesar pasar karbon dinikmati rakyat. Ia menilai koperasi dapat memiliki peluang untuk mengelola sekaligus memiliki unit karbon dari hutan dan mangrove.
Skema tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari ekonomi karbon, bukan hanya pelaksana di lapangan. Meski begitu, kepastian pembagian keuntungan tetap diperlukan agar manfaat proyek tidak terkonsentrasi pada pelaku berskala besar.
Perkembangan pasar pada akhirnya akan bergantung pada proyek yang kredibel, pembeli yang tersedia, dan harga yang menarik. Selain besarnya transaksi, perlindungan hutan, penurunan emisi, dan manfaat bagi masyarakat akan menjadi ukuran keberhasilannya.
