Arab Saudi menyatakan berhak merespons serangan drone yang menurut Riyadh berasal dari Irak, setelah sejumlah pesawat nirawak dihancurkan di jalur menuju fasilitas minyak dan kawasan Riyadh. Pernyataan itu memperlihatkan besarnya perhatian Saudi terhadap ancaman dari wilayah yang berbatasan langsung dengan kerajaannya.
Mayor Jenderal Turki Al Maliki selaku juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan negaranya “berhak menanggapi pada waktu dan tempat yang tepat.” Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengutuk keras insiden yang disebut sebagai upaya teror tersebut.
Kementerian Pertahanan Saudi pada Senin (27/7) mengumumkan pencegatan dan penghancuran sejumlah drone yang bergerak ke Provinsi Timur serta Riyadh. Pemerintah Saudi menuding pesawat nirawak itu diluncurkan oleh kelompok milisi dari teritori Irak yang berafiliasi dengan Iran.
Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian Riyadh
Saudi mencemaskan kawasan gurun Irak yang berbatasan langsung dengan wilayahnya, terutama di Provinsi Najaf dan Muthanna. Riyadh meminta jaminan agar Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF dijauhkan dari daerah-daerah tersebut.
Kekhawatiran itu muncul di tengah hubungan Baghdad dan Riyadh yang masih dibayangi konflik Iran. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein sebelumnya menyatakan negaranya termasuk yang paling terdampak upaya pelemahan hubungan dengan negara-negara Arab.
Serangan drone terbaru juga bukan tuduhan pertama yang dilontarkan Saudi kepada Irak. Pada 17 Mei, Riyadh menyatakan sejumlah drone dari wilayah udara Irak mendekati dan menargetkan fasilitas minyak kerajaan.
| Tanggal | Kejadian | Posisi Saudi |
|---|---|---|
| 17 Mei | Drone mendekati fasilitas minyak | Saudi menyebut drone berasal dari wilayah udara Irak. |
| 12 Juli | Delegasi Irak bertemu pejabat Saudi | Isu keamanan dan hubungan bilateral dibahas. |
| 27 Juli | Drone menuju Riyadh dan Provinsi Timur | Saudi mengaku mencegat serta menghancurkannya. |
Baghdad Membantah, Riyadh Menunjukkan Rute
Irak membantah adanya peluncuran drone dari wilayahnya dan mengatakan tidak mengetahui insiden tersebut. Perbedaan pandangan itu menjadi isu penting saat Fuad Hussein memimpin delegasi senior Irak ke Riyadh pada 12 Juli.
Delegasi Irak bersikeras tidak mempunyai informasi mengenai serangan dan menolak anggapan bahwa teritori mereka dipakai untuk menyerang Saudi. Pejabat Saudi kemudian memperlihatkan sejumlah bukti, termasuk rute penerbangan drone dalam serangan tersebut.
Salah satu bukti yang dianggap penting menunjukkan drone dilepaskan dari lokasi yang relatif dekat dengan perbatasan Arab Saudi-Irak. Lokasi itu disebut tidak berada di Iran maupun kawasan lain.
Tidak dijelaskan respons delegasi Irak setelah bukti tersebut ditunjukkan. Namun, seorang pejabat senior pemerintah Irak mengatakan pertemuan itu menjadi akar kemarahan Saudi terhadap Baghdad.
Kerja Sama Tetap Dibahas
Pertemuan 12 Juli semula ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral serta membangun mekanisme koordinasi dan kerja sama bersama. Delegasi Irak turut melibatkan penasihat keamanan nasional dan kepala Badan Intelijen Nasional Irak.
Ketegangan keamanan kemudian turut mengganggu rencana kunjungan Perdana Menteri Ali Al Zaidi ke Riyadh pada 30 Juli. Dalam agenda itu, Al Zaidi direncanakan membahas pengaktifan kembali jalur pipa ekspor minyak Irak menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah.
Ia juga ingin meyakinkan Mohammed bin Salman bahwa pemerintah Irak tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Saudi maupun negara Arab lain. Jaminan tersebut menjadi penting ketika sengketa mengenai asal drone masih membayangi upaya perbaikan hubungan kedua negara.
