Ekonomi Tumbuh 5,29%, Namun PHK dan Pekerjaan Informal Masih Menekan Rakyat

Di tengah pertumbuhan ekonomi 5,29% pada triwulan II-2026, pasar kerja Indonesia masih menghadapi persoalan yang berat. Sebanyak 7,22 juta penduduk usia kerja tercatat menganggur pada Mei 2026, sementara tambahan pekerja informal lebih besar daripada pekerja formal.

Kontras tersebut menunjukkan angka pertumbuhan belum otomatis menghadirkan rasa aman bagi rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat tetap diuji oleh risiko pemutusan hubungan kerja, pendapatan yang tidak menentu, serta pelemahan daya beli.

Pengangguran dan Kerja Informal Jadi Tantangan

Data menunjukkan tambahan pekerja informal mencapai sekitar 1,16 juta orang. Jumlah itu melampaui tambahan pekerja formal yang berada di kisaran 740 ribu orang.

Hampir enam dari sepuluh penduduk bekerja masih menggantungkan penghidupan pada sektor informal. Kondisi ini membuat banyak pekerja rentan ketika permintaan turun karena penghasilan dan perlindungan kerja mereka cenderung terbatas.

Dari 7,22 juta penganggur pada Mei 2026, sekitar 14,31% atau 1.033.182 orang merupakan lulusan sarjana terapan hingga doktoral. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi belum selalu sejalan dengan tersedianya lapangan kerja produktif.

Masih berlangsungnya PHK Indonesia di sejumlah sektor menambah tekanan terhadap pasar kerja. Tantangannya bukan hanya memperluas kesempatan bekerja, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang stabil, formal, dan memiliki perlindungan sosial.

Program Maganghub dari Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberi dorongan jangka pendek bagi pencari kerja. Namun, pemagangan belum dapat menggantikan kebutuhan terhadap pekerjaan permanen yang ditopang investasi, industri, dan iklim usaha yang sehat.

Belanja Negara Menopang Pertumbuhan, Fiskal Ikut Tertekan

Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% secara tahunan pada triwulan II-2026 dan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis disebut turut mendorong belanja pemerintah pada periode tersebut.

Peran belanja negara yang besar membuat efektivitas anggaran menjadi semakin penting. Setiap rupiah dalam APBN diharapkan menghasilkan pendapatan, kesempatan kerja, produktivitas, dan daya beli yang lebih kuat.

Tekanan anggaran juga terjadi di tingkat daerah setelah pemerintah pusat menyiapkan suntikan Rp18,9 triliun. Dana itu ditujukan bagi 546 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran, terutama untuk membantu pembayaran gaji PPPK.

Komposisi belanja daerah menjadi perhatian ketika porsi anggaran banyak terserap untuk belanja pegawai. Ruang pembiayaan bagi pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung terhadap ekonomi lokal dapat menjadi lebih terbatas.

Beban fiskal turut mencakup rencana pembayaran utang KDMP dengan total kredit Rp240 triliun, anggaran MBG, pembangunan IKN, serta pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Berbagai komitmen itu membuat reorientasi belanja penting agar anggaran tetap mendukung sektor produktif.

Pertumbuhan Melambat dari Triwulan Sebelumnya

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61% pada triwulan I-2026.

Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun pada triwulan II-2026. Sementara itu, produk domestik bruto atas dasar harga konstan tercatat Rp3.576,2 triliun.

Tekanan daya beli juga terasa di tingkat usaha kecil, seperti pedagang mi ayam kaki lima di Kuningan, Jakarta Selatan. Penjualan hariannya disebut turun dari sekitar 70 mangkuk menjadi kurang dari 50 mangkuk, meski harga per porsi tetap Rp15.000.

Penurunan konsumsi menempatkan pelaku usaha pada pilihan sulit antara menaikkan harga, menekan biaya, atau menerima pendapatan yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila mampu memperluas pekerjaan formal dan menjaga daya beli hingga ke rumah tangga serta daerah.