Pemerintah melaporkan telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Presiden Prabowo Subianto menyatakan langkah itu merupakan bagian dari upaya membersihkan persoalan di sektor perusahaan negara.
Penutupan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, serta DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menyebut kebijakan itu sebagai langkah konkret pemerintah setelah banyak BUMN disebut terus merugi.
“Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo. Pemerintah menilai perusahaan yang tidak produktif perlu ditata dalam agenda pembenahan BUMN.
Pengadilan Ad Hoc Jadi Opsi
Selain menutup BUMN tidak produktif, Prabowo mengusulkan penelusuran terhadap pengelolaan perusahaan negara hingga 30 tahun ke belakang. Ia menyebut kemungkinan membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi yang pernah menangani BUMN.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” ujar Prabowo. Gagasan itu diarahkan untuk membenahi persoalan tata kelola secara lebih menyeluruh.
Prabowo menilai sejumlah pengurus BUMN tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara. Ia juga menyatakan ada perusahaan negara yang bekerja seenaknya serta tidak menganggap pemerintah.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini,” kata Prabowo. Kritik itu menyoroti peran pengurus dalam masalah pengelolaan perusahaan negara.
Kontras Rugi dan Laporan Laba
Presiden turut menyoroti laporan keuangan yang dinilai menggambarkan kondisi berbeda dari kenyataan. Menurutnya, terdapat BUMN yang terus mengalami kerugian, tetapi melaporkan seolah-olah memperoleh keuntungan.
“Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya,” ujar Prabowo. Pernyataan itu memperluas fokus pembenahan dari penutupan perusahaan menjadi evaluasi atas sistem pelaporan dan kinerja.
Menurut laporan Detik Finance, Prabowo khawatir apabila seluruh persoalan BUMN dipaparkan secara lengkap kepada masyarakat. Karena itu, ia menekankan perlunya pembenahan tata kelola dan pertanggungjawaban di lingkungan perusahaan negara.
Amnesti dan Kerja Sama Asing
Di sisi lain, Prabowo membuka kemungkinan amnesti bagi pengurus BUMN yang bertobat, sadar, dan mengakui kesalahan. Ia menyatakan peluang tersebut dapat dibahas bersama DPR sebagai wakil rakyat.
“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui,” kata Prabowo. Usulan itu disampaikan beriringan dengan rencana penelusuran pengelolaan BUMN yang bermasalah.
Pemerintah juga akan mengevaluasi kerja sama antara BUMN dan perusahaan asing. Prabowo menilai permainan yang muncul dalam kerja sama operasional itu perlu dihapuskan.
“Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini,” ujar Prabowo. Dengan fokus tersebut, penataan BUMN mencakup penutupan perusahaan, pengawasan pengurus, pelaporan keuangan, dan pola kerja sama eksternal.
