Permintaan agar Malaysia mengubah sikap dalam waktu 15 hari tidak menggeser penolakan Kuala Lumpur untuk mengakui Israel. Tekanan tersebut muncul setelah Kongres AS meminta pemerintahan Donald Trump meninjau kerja sama pertahanan dengan Malaysia.
Salah satu langkah yang diminta adalah penghentian pendanaan Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional atau IMET. Penangguhan itu diusulkan bila Malaysia tidak mengubah kebijakan terkait Israel.
Tekanan AS berawal dari pengusiran seorang warga berkewarganegaraan ganda Israel dan Amerika Serikat. Pemerintah Malaysia menilai tindakan itu bukan kebijakan baru yang dibuat sebagai reaksi terhadap satu kasus.
Aturan Imigrasi dan Diplomasi
Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan menyebut kebijakan Malaysia telah diterapkan selama beberapa dekade. Menurutnya, aturan imigrasi negara itu tidak mengakui Negara Israel maupun rezim Zionis.
“Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi pendirian kami,” ujar Hasan seperti dikutip Bernama.
Hasan mengatakan Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, telah menjelaskan posisi Kuala Lumpur kepada Kementerian Luar Negeri AS. Pemanggilan terhadap duta besar tersebut terjadi setelah pengusiran warga berkewarganegaraan ganda itu menjadi perhatian Washington.
| Isu | Kebijakan Malaysia | Konsekuensi yang Disorot AS |
|---|---|---|
| Pengakuan Israel | Ditolak | Tekanan untuk mengubah posisi |
| Warga berkewarganegaraan ganda | Ditangani sesuai aturan imigrasi | Memicu peninjauan hubungan keamanan |
| Program IMET | Tidak mengubah pendirian Kuala Lumpur | Diusulkan untuk ditangguhkan |
Pendirian Anwar Ibrahim
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah tidak akan gentar menghadapi ancaman peninjauan kerja sama keamanan. Ia menegaskan kebijakan serupa akan tetap diterapkan apabila muncul kasus yang sama di kemudian hari.
Anwar juga menyatakan Malaysia tidak melanggar hukum internasional melalui kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa sikap itu telah menjadi kebijakan negara selama puluhan tahun.
Tekanan AS terhadap Malaysia memperlihatkan perbedaan pendekatan kedua negara terhadap isu Israel. Bagi Kuala Lumpur, kebijakan itu berkaitan langsung dengan prinsip politik luar negeri, bukan semata-mata persoalan administrasi imigrasi.
Malaysia diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. CNN Indonesia melaporkan negara itu secara konsisten mendukung Kemerdekaan Palestina dan mengecam pendudukan serta agresi Israel di wilayah Palestina.
Pemerintah Malaysia menyatakan pengakuan terhadap Israel tidak akan diberikan sebelum Palestina memperoleh kemerdekaan penuh. Pendirian itu menjadi dasar mengapa ancaman terhadap Program IMET tidak mengubah posisi resmi Kuala Lumpur.
Perdebatan mengenai pendanaan pelatihan militer kini menambah ketegangan dalam hubungan Malaysia dan Amerika Serikat. Namun, pernyataan pemerintah menunjukkan bahwa Kuala Lumpur tetap memisahkan tekanan kerja sama keamanan dari kebijakan prinsipalnya terhadap Israel dan Palestina.
