GMNI akan membawa sembilan tuntutan ke depan Istana Negara melalui aksi yang dikemas sebagai pesta rakyat. Rangkaian kegiatan itu mencakup tarik tambang, balap karung, serta lomba lari dikejar aparat.
Kegiatan “Pesta Rakyat Lomba di Depan Istana” dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB pada Kamis siang, 13 Agustus 2026. Sekitar 100 peserta direncanakan hadir dalam aksi tersebut.
Penggunaan lomba tradisional menjadi cara GMNI menyampaikan kritik sosial di ruang publik. Isu yang dibawa tidak hanya menyangkut anggaran negara, tetapi juga pendidikan, kesehatan, hak pekerja, tanah, dan kebebasan berpendapat.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI meminta evaluasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Organisasi mahasiswa itu menginginkan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi prioritas.
Tuntutan sosial dan ekonomi
Selain soal MBG, GMNI mendesak penghentian program koperasi yang mereka nilai membebani anggaran negara. Massa juga menuntut pemenuhan hak buruh sesuai standar hidup layak.
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek daring turut masuk dalam tuntutan. Dengan demikian, agenda aksi menempatkan perlindungan pekerja sebagai bagian dari persoalan kesejahteraan yang lebih luas.
GMNI juga mengangkat perlindungan atas hak atas tanah dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Tuntutan tersebut disandingkan dengan dorongan agar pendidikan dapat diakses secara merata.
Kritik terhadap sekuritisasi
Penarikan TNI dan Polri dari ruang sipil menjadi salah satu desakan dalam aksi tersebut. GMNI menolak pendekatan keamanan yang mereka anggap berlebihan dalam menangani aspirasi masyarakat.
Herdiansyah, perwakilan GMNI Jakarta Barat, menyebut kelompoknya menolak sekuritisasi pembangunan. Ia memandang makna kemerdekaan harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai status formal kenegaraan,” kata Herdiansyah. Ia menambahkan bahwa kemerdekaan harus hadir melalui pekerjaan yang layak, pendidikan merata, layanan kesehatan yang dapat diakses, kebebasan berpendapat, perlindungan hak atas tanah, dan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat.
Pada hari yang sama, Cipayung Plus Jakarta Timur juga memiliki agenda penyampaian tuntutan di kawasan Istana Presiden dan DPR. Massa dari LMND, GMNI, SEMMI, dan PD HIMA PERSIS itu menyoroti aliran dana MBG, pengesahan UU Perampasan Aset, serta desakan agar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mundur.
MBG menjadi titik temu isu dalam dua aksi tersebut, meski agenda masing-masing kelompok berbeda. GMNI secara khusus menggabungkan kritik atas kebijakan anggaran dengan tuntutan mengenai layanan dasar dan ruang sipil.
Rekayasa perjalanan di sekitar lokasi
Kepolisian menyiapkan 879 personel gabungan untuk mengamankan dua kegiatan massa di Jakarta Pusat. Pengguna jalan diimbau mempertimbangkan rute lain karena kepadatan dapat terjadi di Gambir, Kebon Sirih, Istana, dan DPR.
| Arah Perjalanan | Rute Alternatif |
|---|---|
| Selatan ke Jakarta Pusat | Tomang–Suryopranoto–Harmoni atau Jalan KH Mas Mansyur menuju Karet |
| Barat | Jalan S. Parman–Tomang–Jalan Kyai Caringin–KH Hasyim Ashari–Harmoni |
| Timur ke Barat | Gunung Sahari–Dr. Sutomo–Juanda–Suryopranoto–Tomang |
Rute Gunung Sahari–Dr. Sutomo–Juanda–Suryopranoto–Tomang direkomendasikan bagi perjalanan dari timur ke barat. Jalur tersebut ditujukan untuk menghindari kepadatan yang berpotensi muncul di kawasan Gambir dan Kebon Sirih.
