Permintaan penetapan status Bencana Nasional di NTT dan Flores akan menjadi salah satu dari delapan tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia dalam aksi di Bundaran HI. Sekitar 500 hingga 700 mahasiswa dijadwalkan bergerak dari Depok ke Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Isu bencana itu dibawa bersama desakan mengenai harga kebutuhan, arah politik, ruang sipil, serta kesejahteraan. Aksi tersebut diberi nama Merebut Kemerdekaan dan berlangsung sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, menilai situasi warga terdampak di NTT dan Flores harus mendapat perhatian pemerintah. Ia mengaitkan kritik tersebut dengan pidato pemimpin negara pada momentum peringatan kemerdekaan.
“Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali,” ucap Hafidz. Pernyataan itu disampaikan terkait perhatian terhadap masyarakat di dua wilayah tersebut.
Perjalanan Menuju Pusat Jakarta
Para peserta akan berkumpul di lapangan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI, Depok, sebelum keberangkatan. Massa dijadwalkan meninggalkan kampus pada pukul 12.00 WIB.
Sekitar 50 unit angkutan kota akan digunakan untuk mengangkut rombongan menuju kawasan Bundaran HI. Hafidz memperkirakan jumlah mahasiswa UI yang ikut dalam pergerakan itu berada pada kisaran 500 hingga 700 orang.
Pilihan waktu aksi setelah hari kemerdekaan menjadi bagian dari pesan mahasiswa mengenai kondisi masyarakat saat ini. Mereka menilai pembahasan kemerdekaan perlu dikaitkan dengan dampak kebijakan negara terhadap warga.
Harga Pokok hingga Pembangunan Batalyon
Massa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM. Tuntutan itu menyoroti kebutuhan sehari-hari yang dinilai penting bagi masyarakat.
Mahasiswa juga menolak pembangunan batalyon militer baru di daerah. Dalam pandangan mereka, negara semestinya lebih mengutamakan kesejahteraan.
“Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan,” kata Hafidz. Pesan tersebut menegaskan keterkaitan tuntutan ekonomi dengan kritik terhadap prioritas pembangunan pemerintah.
Ruang Sipil dan Evaluasi ASN
Delapan tuntutan aksi turut mencakup penolakan terhadap intervensi TNI-Polri di ruang sipil. Massa juga meminta evaluasi total terhadap ASN.
Di bidang politik, mahasiswa mengkritik arah kebijakan serta kecenderungan pemusatan kekuasaan. Hafidz menyampaikan pandangan BEM UI tentang kecenderungan tersebut.
“Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi,” ujarnya. Pernyataan itu menjadi salah satu kritik politik yang akan dibawa massa dalam aksi.
Tuntutan pertama yang disampaikan adalah penghentian apa yang disebut mahasiswa sebagai penjajahan negara atas rakyat. Hafidz mengatakan mahasiswa melihat masih adanya bentuk penindasan yang dirasakan masyarakat setelah Indonesia merdeka dari kolonialisme.
“Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah,” kata Hafidz. Delapan tuntutan itu akan dibawa mahasiswa UI dalam pergerakan menuju Bundaran HI.
