Dapur program Makan Bergizi Gratis yang tidak mampu memperbaiki kekurangan dapat ditutup secara permanen. Penegasan itu disampaikan Badan Gizi Nasional setelah menghentikan operasi 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Kebijakan tersebut menunjukkan standar kelayakan menjadi syarat utama dalam operasional dapur MBG. BGN menempatkan keselamatan penerima manfaat dan mutu gizi makanan sebagai dasar dalam mengevaluasi setiap fasilitas.
Penutupan dilakukan terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar operasional serta kualitas yang ditetapkan. Fasilitas yang tetap berjalan harus mempertahankan prosedur kerja sesuai ketentuan lembaga.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan informasi itu di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Agustus 2026. Berdasarkan laporan Detik Finance, penilaian terhadap dapur penyedia makanan dilakukan melalui evaluasi secara bertahap.
Jumlah Penutupan Bertambah Cepat
Dalam tiga minggu masa kepemimpinannya, Sudaryono menyebut sekitar 800 SPPG telah lebih dahulu dihentikan operasinya. Penutupan kemudian bertambah 500 fasilitas sehingga totalnya mencapai 1.300 SPPG.
Meski demikian, jaringan program MBG masih dijalankan oleh sekitar 27.000 SPPG yang memenuhi standar. Dapur-dapur tersebut dinilai tetap mampu menjalankan layanan sesuai persyaratan kualitas dan operasional.
| Jenis SPPG | Jumlah | Dasar Status |
|---|---|---|
| Dihentikan operasinya | 1.300 | Tidak memenuhi standar BGN |
| Masih beroperasi | Sekitar 27.000 | Memenuhi standar kualitas dan operasional |
Sudaryono menegaskan tidak ada pengecualian dalam penilaian terhadap mitra penyuplai makanan. BGN tidak mendasarkan keputusan pada pemilik ataupun pengelola SPPG, melainkan pada kepatuhan terhadap sistem yang berlaku.
Penilaian tersebut membuat setiap dapur memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelayakan layanan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat mengancam keberlangsungan operasi fasilitas dalam program MBG.
Perlindungan bagi Mitra yang Patuh
BGN menyatakan penghentian permanen diperlukan untuk melindungi mitra SPPG yang selama ini menjalankan tugas dengan baik. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran kelayakan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Penyediaan makanan dalam skala program membutuhkan pengawasan yang kuat pada setiap proses. Karena SPPG menangani makanan bagi penerima manfaat, standar operasional dipandang sebagai bagian penting dari perlindungan publik.
Sudaryono turut menyinggung contoh pengelolaan dapur yang menggunakan test kit. Ia menyebut SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri belum mencatat kasus keracunan.
Penggunaan test kit disebut sebagai gambaran praktik pengawasan dalam proses penyediaan makanan. BGN melihat penerapan pengendalian mutu semacam itu dapat menjadi pembelajaran bagi dapur lain yang terlibat dalam MBG.
Penutupan 1.300 dapur memperlihatkan bahwa keberadaan mitra dalam jaringan program tidak menjamin operasional akan terus berlangsung. Kelayakan fasilitas tetap ditentukan oleh kemampuan menjaga mutu layanan dan memenuhi prosedur yang ditetapkan BGN.
