Pembangunan jembatan desa telah mencatat capaian lebih dari 3.000 unit melalui kerja sama TNI dan Kepolisian RI. Pemerintah kini menargetkan jumlahnya melampaui 5.000 unit pada akhir 2026 untuk memperluas akses penyeberangan yang aman.
Target itu berkaitan langsung dengan keselamatan anak-anak yang masih harus menghadapi sungai dalam perjalanan menuju sekolah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada siswa yang mempertaruhkan nyawa karena jembatan belum tersedia.
| Institusi | Jumlah Unit | Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|
| TNI | 2.500 jembatan | Tahun berjalan |
| Kepolisian RI | 872 jembatan | Tahun berjalan |
Kontribusi dua institusi tersebut menunjukkan pembangunan telah berlangsung di banyak lokasi. Meski demikian, target akhir masih memerlukan penanganan pada titik-titik desa yang belum mempunyai akses penyeberangan memadai.
Risiko Perjalanan Menuju Sekolah
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2026, Prabowo menyoroti kenyataan yang dialami sebagian pelajar di daerah. Mereka dapat berjalan berjam-jam dan harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah, karena tidak ada jembatan,” ujar Prabowo. Ia juga menyinggung siswa yang berangkat, belajar, hingga pulang dalam keadaan basah.
Situasi tersebut membuat jembatan desa memiliki arti lebih luas daripada sekadar penyambung jalur antarwilayah. Infrastruktur ini menjadi penopang agar perjalanan pendidikan anak tidak ditentukan oleh bahaya penyeberangan.
Akses yang layak juga diharapkan dapat mengurangi perjalanan memutar yang menghabiskan waktu warga. Bagi pelajar, jarak dan risiko yang lebih kecil dapat membantu mereka tiba di sekolah tanpa hambatan penyeberangan yang berat.
Daerah Diminta Memetakan Kebutuhan
Prabowo meminta gubernur, bupati, camat, dan kepala desa memeriksa kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Lokasi yang masih mendesak diminta segera dilaporkan untuk memperoleh dukungan penanganan dari pemerintah pusat.
Pemerintah pusat juga membuka kemungkinan mengambil alih penanganan jalan dan jembatan saat pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikannya. Kebijakan itu disiapkan agar persoalan konektivitas dasar tidak berlarut-larut di tengah kebutuhan warga.
“Pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita terlantar,” kata Prabowo. Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen untuk menangani akses infrastruktur yang belum dapat dipenuhi di tingkat daerah.
Perhatian pada Gizi Anak
Pembangunan akses sekolah berjalan beriringan dengan perhatian pemerintah pada pemenuhan gizi anak. Prabowo menyatakan anak yang lapar tidak dapat belajar secara optimal di sekolah.
Pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk menangani gizi buruk serta tengkes atau stunting. Di sejumlah kawasan, Prabowo menyebut angka stunting mencapai 25 persen, yang berarti satu dari empat anak mengalami kondisi tersebut.
Menurut Prabowo, stunting dapat menghambat perkembangan sel otak, otot, dan tulang anak. Dampak jangka panjangnya dikhawatirkan memengaruhi daya saing sumber daya manusia Indonesia pada masa depan.
Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilanjutkan dengan perbaikan dan efisiensi tata kelola. Bersama pembangunan jembatan desa, langkah itu diarahkan untuk menjawab hambatan dasar yang memengaruhi keselamatan serta kemampuan anak dalam belajar.
