Kementerian Pertanian dan Komnas Perempuan membuka peluang kerja sama untuk mendorong pembangunan pertanian yang inklusif dan bebas diskriminasi. Kesepahaman itu tercapai setelah polemik mengenai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diklarifikasi dalam pertemuan pada Kamis (13/8).
Fokus pembahasan kini tidak lagi berada pada perdebatan yang sempat muncul di ruang publik. Kedua pihak mengarah pada program yang dapat memperkuat perlindungan perempuan dan memperluas keterlibatan mereka di sektor pertanian.
Perempuan dinilai penting dalam pertanian
Amran menyebut perempuan memiliki peran besar dalam rantai sektor pertanian. Kontribusi tersebut berlangsung dari kegiatan produksi hingga penguatan ekonomi keluarga.
Karena itu, pembangunan pertanian dipandang tidak cukup hanya mengejar swasembada pangan. Kebijakan juga perlu memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama dengan Komnas Perempuan dapat melibatkan unit peternakan dan hortikultura. Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL juga disebut sebagai salah satu ruang yang dapat dikembangkan bersama.
Kementerian Pertanian menyatakan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan Komnas Perempuan serta pihak lain. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pembangunan memberi kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
Kedua lembaga sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman mengenai penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Pertemuan terbaru menjadi kesempatan untuk membicarakan tindak lanjut yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Pengarusutamaan gender dibahas dalam pertemuan
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan pihaknya menerima penjelasan mengenai penerapan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Pertanian. Prinsip tersebut dinilai penting untuk melihat kemungkinan ketimpangan gender di lembaga negara.
Maria menekankan perempuan perlu dilibatkan sejak penyusunan rencana program. Keterlibatan itu juga harus berlanjut dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Komnas Perempuan mendapat informasi bahwa perempuan telah diberi ruang dalam struktur organisasi dan pelaksanaan program di Kementerian Pertanian. Sejumlah posisi kepala bagian disebut telah ditempati oleh perempuan.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam rangka klarifikasi atas pernyataan Amran yang sebelumnya menjadi perhatian. Komnas Perempuan datang untuk memastikan konteks pernyataan itu, sejalan dengan mandatnya memantau penghentian kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
“Hari ini adalah kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” kata Maria. Ia menyatakan penjelasan langsung dari Amran telah menjernihkan persoalan yang berkembang melalui pemberitaan.
Latar belakang persoalan di Surabaya
Amran menjelaskan polemik bermula ketika pemerintah menindaklanjuti keluhan peternak ayam mengenai harga telur. Pemerintah lalu mengundang peternak dari berbagai daerah, pengusaha, dan pelaku usaha besar untuk mencari sumber masalahnya.
Salah satu faktor yang ditemukan terkait penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Menurut Amran, penyerapan di Surabaya belum berlangsung sesuai harga yang ditentukan pemerintah.
“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujar Amran seperti dikutip CNN Indonesia. Pembicaraan mengenai persoalan itu kemudian menyinggung seorang pegawai yang sedang mengandung dan menjalankan tugas dengan mobilitas tinggi.
Amran menyatakan tawaran agar pegawai tersebut bekerja di Kementerian Pertanian tidak dimaksudkan sebagai hukuman atau diskriminasi. Menurutnya, respons spontan itu bertujuan mencari penugasan yang lebih sesuai tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.
“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan,” kata Amran. Ia juga menegaskan prinsip meritokrasi di Kementerian Pertanian bertumpu pada kemampuan dan kinerja.
Dengan klarifikasi yang telah dilakukan, pembicaraan kedua pihak berlanjut pada agenda perlindungan perempuan dalam pembangunan pertanian. Arah tersebut menempatkan pencegahan diskriminasi sebagai bagian dari kerja sama yang akan diperkuat.
