Pemerintah mengarahkan uang muka pembelian motor listrik agar dapat ditekan, termasuk membuka kemungkinan tanpa DP. Kebijakan pembiayaan itu disiapkan bersamaan dengan skema tukar tambah bagi pemilik motor bensin yang ingin beralih ke kendaraan listrik.
Rencana tersebut dapat mengurangi dua hambatan awal bagi calon pembeli, yakni biaya muka dan kebutuhan menjual motor lama secara terpisah. Namun, ketentuan mengenai nilai tukar motor bensin serta tambahan biaya untuk memperoleh motor listrik baru masih belum dirinci.
Skema yang disiapkan memungkinkan pemilik menyetorkan motor lama sebagai bagian dari proses mendapatkan unit listrik. Pemerintah belum mengumumkan metode penilaian kendaraan, syarat peserta, jadwal pelaksanaan, maupun besaran biaya tambahan yang perlu dibayarkan.
Cicilan dan uang muka menjadi perhatian
Pemerintah juga merancang bunga cicilan yang lebih rendah untuk pembelian motor listrik nasional. Bersama penekanan uang muka, kebijakan ini dimaksudkan untuk membuat pembiayaan kendaraan lebih mudah dijangkau.
Keberhasilan skema akan sangat bergantung pada detail yang diterima konsumen. Pemilik motor bensin membutuhkan kepastian mengenai cicilan, DP, nilai kendaraan lama, dan prosedur tukar tambah sebelum memutuskan berpindah.
Presiden Prabowo Subianto mengaitkan percepatan peralihan ini dengan potensi penghematan biaya mobilitas. Dalam peluncuran ekosistem Motor Listrik Nasional di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8), ia menyebut pengeluaran harian dapat berkurang minimal 50 persen.
Menurut Prabowo, penghematan itu bahkan berpotensi mencapai 70 persen pada tahap selanjutnya. “Penghematannya minimal 50 persen pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya,” ujarnya.
| Aspek Program | Keterangan |
|---|---|
| Skema peralihan | Motor bensin lama disetorkan untuk memperoleh motor listrik baru |
| Penghematan biaya penggunaan | Minimal 50 persen hingga 70 persen |
| Pembiayaan | Bunga cicilan direncanakan turun |
| Uang muka | Diarahkan hingga kemungkinan tanpa DP |
Infrastruktur menentukan kenyamanan penggunaan
Pembelian motor listrik tidak hanya berkaitan dengan harga dan cicilan. Ketersediaan fasilitas pengisian daya serta penukaran baterai juga akan menentukan kenyamanan pengguna dalam aktivitas sehari-hari.
Pemerintah memasukkan dua kebutuhan infrastruktur tersebut ke dalam pengembangan ekosistem nasional. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penyerapan motor listrik di berbagai wilayah.
Ekosistem yang dinamai Molinas tidak dirancang sebagai peluncuran satu merek atau satu model motor. Program tersebut mencakup manufaktur, industri komponen, baterai, pembiayaan, distribusi, serta layanan purnajual.
Peluncurannya dilakukan di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group atau ALVA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut PT Len Industri ditunjuk sebagai pengintegrasi utama untuk mengoordinasikan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Pasar kendaraan roda dua masih sangat besar
Potensi peralihan ke kendaraan listrik terlihat dari jumlah motor yang telah beredar di Indonesia. Populasi sepeda motor disebut mencapai sekitar 140 juta unit, dengan pembelian tahunan sekitar 6 juta sampai 7 juta unit.
Rosan Perkasa Roeslani, CEO BPI Danantara, menilai pembelian motor listrik saat ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan populasi dan volume pembelian motor tersebut. Kondisi ini menunjukkan pasar yang masih dapat dikembangkan melalui pembiayaan, infrastruktur, dan dukungan industri.
Menurut Prasetyo, pengembangan motor listrik diharapkan mendukung hilirisasi industri di dalam negeri. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat manufaktur dan rantai pasok, membuka peluang kerja, serta memperluas peran UMKM dan koperasi.
Arah transisi dari BBM ke listrik
Pemerintah memosisikan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Pemanfaatan energi listrik dinilai dapat memperkuat ketahanan energi apabila ditopang oleh industri dan infrastruktur yang memadai.
Prabowo turut menyinggung perubahan kebijakan kendaraan di sejumlah negara, termasuk Beijing di China. Ia menyebut pajak karbon dan larangan masuk bagi motor bensin sebagai gambaran arah penggunaan kendaraan dengan emisi lebih rendah.
Skema tukar tambah dan pembiayaan tanpa DP masih berada pada tahap rencana yang membutuhkan penjelasan lanjutan. Ketika ketentuan nilai motor lama dan akses layanan listrik tersedia secara jelas, program ini berpeluang menjangkau pemilik motor dalam jumlah besar.
