Program Makan Bergizi Gratis dan pembiayaan utang menjadi dua titik perhatian dalam pembahasan RAPBN 2027. Ekonom Aliansi Ekonom Indonesia Bernardus Marcello Agieus menilai postur anggaran yang tampak sehat belum menjawab apakah belanja besar tersebut benar-benar produktif.
Menurutnya, kemampuan mengalokasikan dana dalam jumlah besar bukan satu-satunya ukuran kualitas kebijakan fiskal. Pemerintah perlu menunjukkan manfaat program bagi masyarakat dan dampaknya terhadap ruang fiskal pada masa mendatang.
MBG Tidak Cukup Dinilai dari Besaran Anggaran
MBG termasuk program yang disorot karena menjadi bagian dari belanja pendidikan. Marcello menekankan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan dampak ekonomi yang baik.
Hasil program bergantung pada kualitas penggunaan anggaran dan pelaksanaannya. Karena itu, evaluasi tidak dapat berhenti pada tingkat penyerapan dana.
Marcello juga meminta belanja di tingkat pusat lebih diarahkan kepada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi. Ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya habis untuk koordinasi dan rapat.
“Jangan sampai, APBN yang di pusat itu hanya habis untuk koordinasi dan rapat,” tegasnya. Ia mendorong refocusing dan reprioritizing belanja agar kegiatan dengan manfaat terbatas tidak mengurangi efektivitas anggaran.
Rasio Utang Bukan Satu-Satunya Patokan
Selain belanja, Marcello menyoroti cara menilai pembiayaan melalui utang. Ia menyatakan rasio utang yang masih berada jauh di bawah batas 60% tidak cukup untuk menilai tingkat risiko secara menyeluruh.
“Meskipun memang masih jauh di bawah 60%, tapi lebih kepada ke mana utang ini akan diarahkan nanti,” kata Marcello. Pertanyaan mengenai arah utang menjadi penting karena pembiayaan yang tidak produktif dapat membatasi kapasitas fiskal pemerintah di masa depan.
| Bagian Anggaran | Hal yang Disorot |
|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | Kualitas pelaksanaan dan dampak ekonomi dari penggunaan dana. |
| Belanja pusat | Perlunya menghindari pengeluaran yang hanya terserap untuk rapat dan koordinasi. |
| Utang | Tujuan dan produktivitas pembiayaan, bukan hanya rasio terhadap batas 60%. |
| Pertumbuhan ekonomi | Manfaat pertumbuhan bagi kesejahteraan masyarakat. |
Target pertumbuhan ekonomi 6% pun dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Marcello berpandangan bahwa pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar capaian makroekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi tujuan terbesarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan secara terbuka kelompok yang menerima manfaat pertumbuhan serta pihak yang menopang pencapaiannya.
Pandangan tersebut disampaikan Marcello dalam diskusi Meja Redaksi B-Universe bertajuk Live Nonton Bareng Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Bongkar Nota Keuangan & RAPBN 2027! pada 14 Agustus 2026. Ia menyebut persoalan yang belum cukup dibahas sebagai “gajah di ruangan”.
Marcello menilai gambaran agregat APBN yang positif dapat mengaburkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan. Ia mengibaratkan masalah yang belum diselesaikan sebagai sampah yang dimasukkan ke bawah karpet.
Pembahasan RAPBN 2027 dengan demikian mengarah pada tuntutan agar kualitas pilihan anggaran diperjelas. Belanja dan utang dinilai perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus tidak mempersempit ruang fiskal di kemudian hari.
