Pemerintah memantau kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur setiap hari melalui petugas di lapangan. Hasil pemantauan itu menunjukkan kebutuhan logistik dan pengungsian masih dapat ditangani dengan baik.
Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah belum membuka bantuan dari negara asing. Penanganan awal masih mengandalkan kapasitas nasional sambil menunggu perkembangan kebutuhan di wilayah terdampak.
Laporan Lapangan Menentukan Langkah Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan laporan dari lapangan menjadi dasar penilaian pemerintah. Pemerintah akan terus melihat situasi sebelum menentukan perlunya dukungan dari negara lain.
“Belum (membuka bantuan negara lain) ya. Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik, baik kebutuhan logistik, apa pengungsian,” kata Prasetyo Hadi.
Perhatian awal pemerintah mencakup pemenuhan logistik bagi warga serta pengelolaan lokasi pengungsian. Kedua aspek itu menjadi bagian penting dalam penanganan dampak gempa.
Gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur pada Senin, 17 Agustus 2026. Sejak kejadian itu, petugas di wilayah terdampak terus menyampaikan perkembangan kondisi kepada pemerintah.
Hunian Sementara dan Tetap Mulai Didata
Pemerintah juga mulai menyiapkan pemulihan tempat tinggal bagi warga yang terdampak. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap.
Prasetyo Hadi menyatakan rencana perbaikan kedua jenis hunian tersebut telah masuk tahap identifikasi. Tahap ini diperlukan sebelum perbaikan tempat tinggal dijalankan.
“Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik Huntara maupun Huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi,” kata Prasetyo Hadi. Proses tersebut menandai persiapan pemerintah untuk menangani kebutuhan hunian setelah fase awal tanggap bencana.
Anggaran Darurat Telah Disiapkan
Dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana di NTT telah disiapkan oleh pemerintah. BNPB juga memiliki dana siap pakai yang dapat digunakan untuk mendukung tindakan awal di daerah terdampak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan telah menerima surat permohonan anggaran dari BNPB. Meski demikian, rincian kebutuhan dana masih perlu diperiksa sebelum proses lanjutan dilakukan.
“Belum, kita belum lihat detailnya. (BNPB) baru mengirim (surat) kemarin sore, suratnya baru masuk hari ini,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menegaskan dana darurat dapat diproses cepat jika permintaan yang diajukan telah jelas. “Mereka bilang sudah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Untuk bencana seperti itu SOP-nya kita cepat keluar selama permintanya jelas,” katanya.
Keputusan terkait bantuan asing akan tetap bergantung pada pemantauan kondisi lapangan. Kebutuhan pengungsian, ketersediaan logistik, serta detail pembiayaan dari BNPB akan menjadi pertimbangan pemerintah berikutnya.
