Jepang membentuk BPUPKI pada 1945, ketika Perang Dunia II mendekati akhir. Badan yang berada di bawah pengawasan penguasa pendudukan itu justru dipakai tokoh Indonesia untuk merumuskan masa depan negara.
Melalui BPUPKI, pembahasan mengenai dasar negara, tata pemerintahan, dan kemerdekaan mulai dilakukan secara lebih terarah. Forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan tentang fondasi Indonesia sebagai negara merdeka.
Kontras Latar Pembentukan dan Tujuan Perjuangan
Nama BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada mulanya, badan ini berfungsi sebagai wadah konsultasi bagi para tokoh nasional.
Detikcom menyebut kesempatan itu kemudian digunakan para tokoh untuk menyusun gagasan mengenai sistem pemerintahan dan dasar negara. Dengan demikian, fungsi formal BPUPKI berkembang menjadi sarana pembahasan kepentingan bangsa Indonesia.
Dalam buku Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa, Sukmawaty Arisa Gustiana menyatakan bahwa BPUPKI memberi legitimasi formal dan kerangka kerja bagi perumusan gagasan kemerdekaan. Menurutnya, pembentukan badan tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika perjuangan bangsa yang ingin mandiri.
“Oleh sebab itu, pembentukan BPUPKI bukan hanya produk kekuatan Jepang, melainkan juga hasil dinamika perjuangan bangsa yang ingin mandiri,” kata Sukmawaty. Penilaian itu menempatkan BPUPKI sebagai forum dengan latar pembentukan dan tujuan perjuangan yang berbeda.
Dasar Negara Menjadi Mandat Utama
Perumusan dasar negara menjadi mandat utama BPUPKI karena berkaitan dengan fondasi hukum, ideologi, dan kehidupan bernegara. Buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII karya P.N.H. Simanjuntak mencatat badan ini mengemban empat mandat utama.
Untuk menampung gagasan dari anggota, BPUPKI membentuk Panitia Kecil. Panitia ini bertugas menghimpun berbagai usulan yang muncul dalam pembahasan.
BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan guna menyempurnakan rumusan dasar negara. Proses perundingan melalui panitia tersebut menghasilkan Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta memiliki posisi penting dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa gagasan tentang Indonesia merdeka lahir melalui pembahasan dan penyempurnaan di antara tokoh bangsa.
Pimpinan dan Anggota dalam BPUPKI
Menurut Modul Pancasila terbitan Mahkamah Konstitusi RI, BPUPKI terdiri atas pimpinan, anggota biasa, dan anggota istimewa. Seorang Ketua atau Kaico memimpin badan ini bersama dua Ketua Muda atau Fuku Kaico.
| Unsur | Jumlah | Nama atau Keterangan |
|---|---|---|
| Ketua | 1 orang | Dr Radjiman Wedjodiningrat |
| Ketua Muda | 2 orang | Raden Panji Soeroso dan Ichibangse |
| Anggota biasa | 60 orang | Tokoh nasional atau Iin |
| Anggota istimewa | 7 orang | Perwakilan Jepang atau Tokebetu Iin |
Dr Radjiman Wedjodiningrat menjabat sebagai Ketua BPUPKI, sedangkan Raden Panji Soeroso menjadi Ketua Muda dari Indonesia. Ichibangse bertindak sebagai Ketua Muda yang mewakili Jepang.
Para anggota dilantik oleh Panglima Tentara Keenam Belas Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Kumakichi, pada 28 Mei 1945. Susunan itu mencakup tokoh Indonesia dan tujuh anggota istimewa dari Jepang.
Sukarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Soepomo, Ki Hadjar Dewantara, H. Agoes Salim, dan KH Masjkoer termasuk tokoh yang tercatat sebagai anggota. Kehadiran mereka membuat BPUPKI menjadi forum penting dalam proses perumusan arah Indonesia menjelang kemerdekaan.
