Kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan terbawah hanya menikmati 19,28 persen dari total pengeluaran nasional pada September 2025. Angka tersebut memperlihatkan distribusi kesejahteraan masih menjadi persoalan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Gini Ratio Indonesia pada periode yang sama tercatat 0,363, membaik dari 0,375 pada Maret 2025. Perbaikan indikator itu belum menghilangkan kebutuhan untuk memperluas akses ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah.
| Indikator | Maret 2025 | September 2025 |
|---|---|---|
| Gini Ratio Indonesia | 0,375 | 0,363 |
| Porsi pengeluaran 40% terbawah | – | 19,28% |
Data BPS menunjukkan pertumbuhan dan pemerataan tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Tantangan pembangunan bukan hanya memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan hasilnya dapat dijangkau lebih luas.
Jumlah Penduduk Miskin Masih Besar
Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 22,93 juta orang. Jumlah tersebut setara 8,07 persen dari total penduduk.
Angka kemiskinan itu menjadi konteks penting bagi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Agustus 2026. Peringatan kemerdekaan berlangsung ketika pemerataan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua kelompok masyarakat.
Ketimpangan wilayah juga terlihat jelas dari perbedaan tingkat kemiskinan antara desa dan kota. Persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen.
Tenaga Kerja Besar, Kualitas Kerja Jadi Sorotan
Jumlah tenaga kerja Indonesia mencapai 147,67 juta orang pada Februari 2026. Pada periode itu, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,68 persen.
Rata-rata upah buruh nasional berada pada Rp3,29 juta per bulan. Data tersebut menunjukkan kualitas pekerjaan perlu menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas ekonomi warga.
Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun, pertumbuhan itu belum otomatis membuat akses warga untuk berkompetisi berlangsung setara.
Mendorong Dampak hingga ke Daerah
Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Edi Setiawan, menilai Program Makan Bergizi Gratis dapat memberi dampak ekonomi lebih luas bila melibatkan pelaku usaha lokal. Program tersebut memiliki anggaran Rp335 triliun dengan target 70 juta penerima.
Petani, peternak, dan UMKM lokal dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan program. Langkah ini berpotensi membuat belanja program turut menggerakkan produksi di daerah, bukan semata penyaluran bantuan.
| Program | Anggaran | Target Penerima |
|---|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | Rp335 triliun | 70 juta |
Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dipandang penting untuk menyambungkan produk masyarakat dengan jalur penyerapan yang lebih jelas. Koperasi dapat berperan sebagai penghubung rantai pasok di tingkat daerah.
Pemerataan akses ekonomi di kota dan desa akan menentukan seberapa luas manfaat pertumbuhan dapat dirasakan. Pengurangan kemiskinan dan penciptaan pekerjaan layak tetap perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.
