FairSquare menggugat penafsiran FIFA yang membuka kemungkinan Gianni Infantino kembali maju sebagai presiden. Organisasi itu meminta FIFA menutup peluang tersebut karena Infantino dinilai telah mencapai batas tiga masa jabatan.
Pokok keberatan FairSquare terletak pada keputusan untuk tidak menghitung penuh periode kepemimpinan Infantino pada 2016 hingga 2019. Perbedaan tafsir itu kini menentukan apakah presiden FIFA tersebut dapat mengejar periode keempat.
Dalam surat resmi yang dikirim kepada FIFA pada 13 Agustus, FairSquare meminta putusan mengenai kelayakan pencalonan Infantino. Organisasi itu menilai keputusan Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan bertentangan dengan bunyi serta maksud aturan pembatasan jabatan.
Aturan Tiga Masa Jabatan
FairSquare menegaskan bahwa anggaran dasar FIFA tidak memberikan pengecualian terhadap masa jabatan yang berlangsung kurang dari empat tahun. Aturan itu juga disebut tidak membedakan pemilihan presiden melalui Kongres Biasa atau Kongres Luar Biasa.
Menurut FairSquare, periode awal Infantino tetap harus dihitung walaupun ia meneruskan kepemimpinan Sepp Blatter. Organisasi tersebut berpendapat bahwa masa jabatan tidak lengkap tetap merupakan satu periode dalam batas maksimal yang ditetapkan.
FairSquare mengutip ketentuan dalam anggaran dasar FIFA yang menyatakan, “Tidak seorang pun boleh menjabat sebagai Presiden lebih dari tiga masa jabatan.” Kutipan itu menjadi dasar tuntutan agar pencalonan baru Infantino tidak diterima.
| Periode yang Diperdebatkan | Penilaian FairSquare | Penilaian FIFA |
|---|---|---|
| 2016-2019 | Masa jabatan pertama Infantino | Tidak dihitung penuh |
| Alasan penghitungan | Aturan tidak mengenal pengecualian | Melanjutkan kepemimpinan setelah Kongres Luar Biasa |
Dasar Keputusan FIFA
Dewan FIFA pada 2022 memutuskan bahwa periode 2016 hingga 2019 tidak perlu dihitung penuh. Keputusan itu bersandar pada fakta bahwa Infantino terpilih dalam Kongres Luar Biasa FIFA setelah era kepemimpinan Sepp Blatter.
Penafsiran pengecualian masa jabatan tersebut disebut awalnya direkomendasikan Komite Reformasi FIFA pada 2016. Saat rekomendasi itu muncul, Infantino masih menjabat sebagai wakil UEFA.
Agenda reformasi FIFA ketika itu diarahkan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi organisasi. FairSquare justru mempertanyakan apakah pengecualian tersebut dapat diterapkan kepada presiden FIFA ketika aturan pembatasan jabatan tidak memuat ketentuan khusus.
Kekhawatiran atas Akuntabilitas
FairSquare menyatakan penafsiran longgar terhadap batas jabatan dapat membuka risiko penyalahgunaan kewenangan untuk mempertahankan kekuasaan. Organisasi itu juga menuduh Dewan FIFA gagal meminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan saat ini.
Tekanan terhadap Infantino disebut meningkat setelah proposal penjualan saham Piala Dunia miliknya ditolak. Sejumlah konfederasi besar, termasuk UEFA, AFC, dan CONCACAF, juga disebut secara terbuka menyerukan agar ia meninggalkan jabatannya.
Sengketa ini menempatkan aturan Masa Jabatan FIFA sebagai isu sentral dalam kepemimpinan organisasi tersebut. FIFA kini menghadapi tuntutan untuk menentukan apakah periode 2016-2019 sah dihitung sebagai masa jabatan pertama Gianni Infantino.
