New South Wales akan memulai program pembelian kembali senjata api pada 2 November 2026 dengan kompensasi hingga A$10.000 per unit pada tahap tertentu. Program itu menargetkan penarikan sampai 274.000 senjata dan disebut sebagai yang terbesar sejak tragedi Port Arthur.
Besaran pembayaran menjadi salah satu unsur utama dalam pelaksanaan reformasi pengendalian senjata di negara bagian tersebut. Pemerintah NSW membuka mekanisme penyerahan bagi pemilik yang harus mengurangi jumlah senjata sesuai batas baru.
Kompensasi Berubah pada Awal 2027
Pada tahap pertama, pemilik dapat menyerahkan senjata yang jumlah kepemilikannya melampaui ketentuan baru. Pemerintah akan membayar kompensasi hingga A$1.000 untuk setiap senjata pada fase yang dimulai November 2026.
Pembayaran yang lebih besar direncanakan tersedia pada awal 2027. Senjata dengan nilai pasar di atas A$3.000 berhak memperoleh kompensasi maksimum A$10.000 per unit.
| Periode | Kriteria Senjata | Kompensasi Maksimum |
|---|---|---|
| Mulai 2 November 2026 | Melebihi batas kepemilikan | A$1.000 per senjata |
| Awal 2027 | Nilai pasar di atas A$3.000 | A$10.000 per senjata |
Premier NSW Chris Minns mengatakan pembiayaan program dapat mencapai ratusan juta dolar bagi pembayar pajak. Pemerintahannya tetap menilai langkah tersebut penting untuk memulai pelaksanaan reformasi hukum senjata.
Batas Maksimal Empat Senjata
NSW kini menerapkan batas kepemilikan individu sebanyak empat senjata api. Program pembelian kembali pada awalnya akan diarahkan kepada pemilik yang kepemilikannya melebihi angka tersebut.
Anthony Albanese dan Minns mengumumkan kebijakan itu pada Minggu (16/8). Pembatasan kepemilikan menjadi inti dari respons pemerintah terhadap sejumlah penembakan yang terjadi di Sydney.
Mediaindonesia.com mengutip data pemerintah Australia yang menunjukkan sekitar 4,1 juta senjata api berada di negara tersebut pada tahun lalu. NSW menyimpan lebih dari 1,1 juta unit, jumlah terbesar di antara negara bagian Australia.
Jumlah Senjata Jadi Perhatian Pemerintah
Albanese menyatakan Australia saat ini memiliki lebih banyak senjata dibandingkan masa ketika program penarikan senjata dijalankan setelah Port Arthur. Ia menekankan bahwa aturan senjata tetap berkaitan langsung dengan keselamatan publik.
“Warga Australia sudah sepatutnya bangga dengan undang-undang senjata api kita, tetapi faktanya saat ini ada lebih banyak senjata di Australia dibandingkan ketika kita menangani program pembelian kembali senjata Port Arthur,” kata Albanese dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Port Arthur di Tasmania mengalami serangan senjata pada 1996 yang menewaskan 35 orang. Tragedi tersebut menjadi latar bagi kebijakan pembelian kembali sebelumnya dan kini kembali menjadi pembanding skala program di NSW.
Dipicu Serangan Saat Hanukkah
Reformasi ini merupakan bagian dari respons nasional setelah penembakan saat perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember. Serangan itu menewaskan 15 orang dan mempercepat agenda pengetatan aturan senjata.
Pemerintah federal pada Januari telah menerapkan aturan baru yang mencakup rencana pembelian kembali, pemeriksaan lebih ketat bagi pemegang lisensi, serta penindakan terhadap kebencian. Polisi menduga serangan tersebut dilakukan ayah dan anak yang terinspirasi kelompok militan ISIS.
Salah satu tersangka, Naveed Akram, 24 tahun, menghadapi beberapa dakwaan termasuk 15 dakwaan pembunuhan. Ia belum mengajukan pembelaan atas dakwaan yang dihadapinya.
Penolakan dari One Nation
One Nation yang dipimpin Pauline Hanson menolak kebijakan pengendalian senjata tersebut. Partai kanan hingga kanan jauh itu berencana mencabut seluruh aturan baru apabila menang dalam pemilihan negara bagian tahun depan.
Minns menyatakan pemerintah Partai Buruh tidak akan mundur dari kebijakannya. Perselisihan mengenai batas kepemilikan dan pembelian kembali senjata diperkirakan menjadi isu dalam pemilu NSW mendatang.
