Delapan bank dan penyelenggara pembayaran memulai penerbitan Kartu Kredit Indonesia segmen ritel yang terhubung ke mekanisme QRIS. Kehadiran KKI memberi pilihan sumber dana kredit baru untuk transaksi digital masyarakat.
Pada tahap awal, pengguna dapat memanfaatkan kartu kredit digital itu dengan memindai QRIS atau melakukan tap. Penggunaan tersebut ditujukan bagi kebutuhan transaksi sehari-hari dan aktivitas usaha korporasi.
Peluncuran KKI ritel berlangsung pada 17 Agustus 2026 melalui kerja sama Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Skema domestik ini menjadi bagian dari perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
Penerbit awal KKI ritel
Penerbitan awal difasilitasi oleh delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran. BSI mengambil peran dalam fasilitasi pembiayaan syariah, sementara tujuh penerbit lain memfasilitasi penerbitan awal KKI ritel.
| Institusi | Fasilitasi |
|---|---|
| BCA | Penerbitan awal KKI ritel |
| Mandiri | Penerbitan awal KKI ritel |
| BNI | Penerbitan awal KKI ritel |
| BRI | Penerbitan awal KKI ritel |
| CIMB Niaga | Penerbitan awal KKI ritel |
| Permata | Penerbitan awal KKI ritel |
| Bank Mega | Penerbitan awal KKI ritel |
| BSI | Pembiayaan syariah |
Seluruh penerbit menjalankan operasional teknis berdasarkan ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan prosedur masing-masing. Tahap awal ini menjadi landasan bagi perluasan fungsi KKI pada periode berikutnya.
Ruang baru bagi merchant dan pengguna
Investor Daily melaporkan instrumen tersebut dirancang untuk dapat diterima pelaku usaha dan memperbanyak pilihan pembayaran bagi pengguna. Dengan demikian, KKI ritel tidak hanya menyasar penggunaan kredit, tetapi juga perluasan penerimaan pembayaran di merchant.
Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan skema domestik ini membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha dalam ekosistem digital. Ia juga menilai KKI dapat menjadi alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat.
“Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat,” ucap Destry pada 17 Agustus 2026.
Bank Indonesia menegaskan pengembangan KKI ritel berlandaskan prinsip keseimbangan. Masyarakat, merchant, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran diharapkan sama-sama memperoleh manfaat dari perluasan layanan tersebut.
Prinsip itu juga dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan industri di tengah berkembangnya kredit digital. Destry menyebut kebijakan perlu memberi manfaat bagi masyarakat, ruang bagi merchant, dan peluang baru bagi penyelenggara sistem pembayaran.
Fitur berikutnya masih dikembangkan
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ryan Rizaldy, menyatakan KKI ritel masih berada pada tahap awal pengembangan. Ke depan, fitur instrumen ini akan diperluas secara bertahap sesuai pengembangan penggunaan dan layanannya.
Rencana penguatan mencakup pembayaran daring serta penerbitan kartu fisik. Dalam tahap pertama, penggunaan sumber dana kredit tetap berfokus pada transaksi di ekosistem QRIS.
Ryan menyebut KKI memperluas instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat dan diterima pelaku usaha. Penguatan sistem ini diproyeksikan mendukung efisiensi transaksi, inklusivitas, daya saing usaha, dan aktivitas ekonomi domestik, termasuk konsumsi generasi Z serta milenial.
