Gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, merusak 2.403 rumah dan berdampak pada berbagai layanan publik. Di tengah besarnya kerusakan tersebut, pemerintah menyiagakan pembiayaan bencana Rp5 triliun yang dapat ditambah bila kebutuhan meningkat.
Data BNPB hingga Minggu malam, 16 Agustus 2026, mencatat 54 orang meninggal dunia dan 199 orang mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 9.963 orang dari 1.528 kepala keluarga yang terdampak.
Fasilitas Dasar Ikut Terdampak
Dampak gempa menjalar ke sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga irigasi. Kondisi ini membuat kebutuhan penanganan tidak hanya berpusat pada rumah warga yang rusak.
Sebanyak 22 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak dan 88 fasilitas pendidikan lainnya terdampak. Pada sektor kesehatan, terdapat 211 fasilitas terdampak yang terdiri atas 21 rumah sakit dan 190 puskesmas.
| Fasilitas Terdampak | Jumlah | Rincian |
|---|---|---|
| Fasilitas pendidikan rusak | 22 fasilitas | Kerusakan akibat gempa |
| Fasilitas pendidikan terdampak | 88 fasilitas | Selain fasilitas yang rusak |
| Fasilitas kesehatan terdampak | 211 fasilitas | 21 rumah sakit dan 190 puskesmas |
| Titik jalan terdampak | 34 titik | Bagian dari dampak infrastruktur |
BNPB turut melaporkan dampak pada satu gudang Perum Bulog, 42 fasilitas umum, 65 rumah ibadah, dan 105 unit kantor. Sebanyak 18 fasilitas irigasi juga terdampak oleh guncangan.
Untuk kerusakan rumah, kategori rusak berat menjadi yang terbesar dengan 1.543 unit. Sebanyak 328 rumah mengalami rusak sedang dan 532 rumah lainnya rusak ringan.
Dana Siaga Tidak Menjadi Batas Akhir
Pemerintah menempatkan dana bencana sebagai bagian dari respons awal ketika kondisi darurat muncul. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dana siaga Rp5 triliun akan ditambah bila pengajuan kebutuhan dari BNPB melampaui nilai tersebut.
“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” kata Purbaya, dikutip Liputan6.com dari Antara pada Senin, 17 Agustus 2026.
Penambahan anggaran akan mengacu pada kebutuhan nyata yang dilaporkan dari daerah terdampak. Pemerintah juga menyiapkan SOP khusus agar pencairan dana dapat diproses dengan cepat saat terjadi bencana.
“Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” ujar Purbaya.
BNPB memiliki dana siap pakai sekitar Rp500 miliar di luar dana yang dikelola Kementerian Keuangan. Dana tersebut disediakan untuk membantu kebutuhan mendesak di lapangan.
Data Kerusakan Masih Dapat Berkembang
Gempa terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 05.58 WITA dan mengguncang sisi utara Pulau Flores. Pemutakhiran kondisi di lapangan dapat memengaruhi kebutuhan pembiayaan dan penanganan berikutnya.
Pemerintah menyatakan dukungan anggaran akan disesuaikan dengan perkembangan laporan resmi dari wilayah terdampak. Pembiayaan ditujukan agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terukur, dan tepat sasaran.
