Zohran Mamdani mengaku menghadapi ancaman pembunuhan yang berulang karena sikapnya mendukung keadilan bagi Jalur Gaza, Palestina. Wali Kota New York itu mengatakan ancaman tersebut juga diarahkan kepada istrinya.
Ancaman terhadap Mamdani disebut telah berlangsung sejak sebelum ia menjabat wali kota. Tekanan itu tetap berlanjut setelah ia resmi memimpin pemerintahan kota New York.
Pengakuan Mamdani menyoroti risiko yang dapat dihadapi pejabat publik dalam perdebatan mengenai Palestina. Ia mengaitkan ancaman itu dengan pilihannya untuk tetap membela semua orang, termasuk warga sipil yang terdampak konflik.
“Sulit untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman pembunuhan, tapi ketika Anda siap untuk membela semua orang, akan ada konsekuensinya,” kata Mamdani dalam wawancara dengan Rolling Stone. Kutipan tersebut disampaikan Middle East Monitor.
Mamdani tidak merinci jenis ancaman atau frekuensi intimidasi yang dialaminya. Tidak ada pula penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang mengirim ancaman tersebut.
Kritik terhadap Bantuan Militer
Sikap Mamdani mengenai Palestina telah muncul ketika ia masih menjadi anggota New York State Legislature. Ia kala itu dikenal mengkritik bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel.
Ia juga menyuarakan penolakan terhadap pembunuhan warga sipil Palestina. Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar sikap politiknya terhadap kondisi di Jalur Gaza.
CNN Indonesia menyebut ancaman terhadap Mamdani sudah dimulai sebelum masa jabatannya sebagai wali kota New York. Kelanjutan ancaman setelah ia menjabat memperlihatkan bahwa isu tersebut tetap membayangi aktivitas politiknya.
Perdebatan tentang Gaza tidak hanya berlangsung di tingkat kebijakan luar negeri atau forum politik. Dalam kasus Mamdani, perbedaan posisi itu turut berimbas pada keamanan pribadi dirinya dan keluarganya.
Seruan terkait Netanyahu
Mamdani juga pernah meminta pemerintah federal Amerika Serikat menangkap Benjamin Netanyahu jika Perdana Menteri Israel itu datang ke negara tersebut. Ia berpendapat tindakan Israel di Palestina seharusnya membawa Netanyahu ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.
Pernyataan itu dilanjutkan dengan penegasan bahwa Netanyahu tidak akan diterima apabila mengunjungi New York. Sikap tersebut memperkuat kritik Mamdani terhadap kebijakan Israel di Palestina.
Meski demikian, Mamdani kemudian menjelaskan batas peran wali kota dalam persoalan tersebut. Ia mengakui tidak berwenang melakukan penangkapan terhadap pemimpin asing.
Menurutnya, tindakan penangkapan hanya berada dalam kewenangan pemerintah federal Amerika Serikat. Pemerintah kota New York hanya dapat mengambil sikap penolakan terhadap kedatangan Netanyahu.
Mamdani tetap mempertahankan dukungannya terhadap warga Palestina di tengah ancaman yang diakuinya. Ia menilai konsekuensi itu melekat pada keputusan untuk menyuarakan pembelaan bagi semua orang.
