Utang pemerintah bertambah lebih dari Rp373 triliun dari Maret hingga Juni 2026. Dalam periode yang sama, pemerintah tetap menyiapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Kenaikan itu membuat pengendalian APBN semakin penting karena pemerintah harus memenuhi kebutuhan belanja sekaligus membayar bunga dan pokok utang. Ruang fiskal dinilai semakin ketat ketika posisi utang sudah melampaui Rp10.000 triliun.
Perubahan Posisi Utang
Pada Maret 2026, posisi utang pemerintah tercatat Rp9.920,42 triliun. Pada Juni 2026, nilainya naik menjadi Rp10.293,69 triliun atau meningkat 3,7 persen.
| Periode | Posisi Utang | Catatan |
|---|---|---|
| Maret 2026 | Rp9.920,42 triliun | Posisi awal periode |
| Juni 2026 | Rp10.293,69 triliun | Angka tertinggi dalam sejarah APBN |
Data yang dikutip Tempo.co dan KalderaNews menempatkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto di kisaran 41 persen. Rasio tersebut menjadi salah satu ukuran yang digunakan pemerintah dalam memantau kemampuan fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasio itu masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB. Pemerintah masih akan melihat perkembangan hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Belum kan berakhir tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya akan bisa turun lagi sedikit,” ujar Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.
Batas Defisit Menjadi Penyangga
Pemerintah menempatkan pengendalian defisit APBN sebagai salah satu langkah untuk menjaga kondisi fiskal. Defisit akan dijaga agar tidak melampaui batas maksimal 3 persen.
Selain itu, pemerintah berencana mengefektifkan penagihan pajak tanpa menaikkan tarif. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara melalui perbaikan pengelolaan perpajakan.
“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,” kata Purbaya.
Upaya itu penting karena pembayaran bunga dan pokok utang terus menjadi kebutuhan tahunan negara. Efektivitas penerimaan dan disiplin defisit akan memengaruhi kebutuhan pemerintah untuk mencari pembiayaan baru.
Target 2027 Lebih Tinggi
Rancangan APBN 2027 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi 2026 yang berada pada 5,4 persen.
Presiden Prabowo Subianto berharap kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan mencapai 6 persen pada akhir tahun ini. Sasaran tersebut menjadi ambisi pemerintah di tengah tekanan pembiayaan yang terus diperhatikan.
Pertumbuhan yang lebih kuat dapat membantu memperbesar nilai PDB dan mendukung perbaikan rasio utang. Namun, kondisi ekonomi global dan kewajiban pembayaran utang tetap membatasi kelonggaran pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal.
Kritik terhadap Kenaikan Utang
Angka utang terbaru juga memunculkan kritik dari pengamat media sosial Yusuf Dumdum. Melalui akun X pribadinya, Yusuf mempertanyakan respons pendukung Purbaya terhadap kenaikan utang tersebut.
“Pengen tahu apa komentar fans Purbaya melihat ini? Sejak awal sudah dibilang sama aja. Sekarang malah lebih gila dan buruk! Tapi salut sih, gimmick Purbaya sukses bikin fansnya jadi buta dan tuli,” tulis Yusuf.
Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk menunjukkan bahwa target pertumbuhan 6 persen dapat dicapai tanpa mengabaikan ketahanan APBN. Pengelolaan defisit, penerimaan pajak, dan pembayaran utang akan tetap menjadi tiga unsur yang saling berkaitan.
