Pemerintah Thailand memperketat pengawasan amunisi, pedagang senjata, dan lapangan tembak setelah penembakan di sekolah menewaskan delapan orang. Langkah tersebut diikuti pembekuan sementara penerbitan izin pembelian senjata api baru.
Penembakan itu menjadi yang paling mematikan di Thailand sejak 2022 dan kembali membuka perdebatan mengenai kepemilikan senjata sipil. Thailand memiliki tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di Asia Tenggara, sekitar 15 pucuk per 100 penduduk.
Penindakan Ilegal dan Pemeriksaan Penjualan
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Selasa (11/8/2026) memerintahkan pengendalian senjata diperketat secara menyeluruh. Aparat diminta meningkatkan penindakan terhadap peredaran senjata ilegal dan memastikan pelanggar menghadapi proses hukum tegas.
CNN, sebagaimana dikutip Liputan6.com, melaporkan pemerintah meminta pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelanggar. Di saat yang sama, instansi terkait akan memeriksa pedagang senjata di seluruh negeri serta memverifikasi catatan penjualan mereka.
| Kebijakan | Penerapan | Ruang Lingkup |
|---|---|---|
| Pembekuan izin baru | Sementara | Pembelian senjata api baru |
| Peninjauan permohonan | Berjalan | Pengajuan yang belum disetujui |
| Pengawasan amunisi | Diperketat | Toko senjata dan lapangan tembak |
| Pembaruan izin | Dipertimbangkan | Pemilik senjata yang telah disetujui |
Pengelola lapangan tembak juga menjadi sasaran pengawasan, khususnya terkait penggunaan amunisi dan kepatuhan terhadap ketentuan. Pemerintah menangguhkan pula program pembelian senjata berharga khusus bagi pegawai negeri dan politisi yang memenuhi persyaratan.
Seluruh permohonan izin pembelian senjata yang masih menunggu persetujuan akan diperiksa kembali. Pembekuan izin baru berlaku sambil pemerintah menentukan langkah lanjutan atas sistem perizinan tersebut.
Rencana Regulasi yang Lebih Ketat
Sejumlah kebijakan membutuhkan proses legislasi sebelum dapat diterapkan. Usulan yang disiapkan mencakup hukuman lebih berat bagi pelanggar dan kontrol amunisi yang lebih ketat di toko senjata maupun lapangan tembak.
Pemerintah juga mempertimbangkan masa pembaruan izin yang lebih pendek. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap kepemilikan senjata yang sebelumnya telah mendapat persetujuan.
Berbagai penelitian menunjukkan negara dengan kepemilikan senjata tinggi cenderung mencatat angka kematian akibat senjata api yang tinggi pula. Akses mudah terhadap senjata dikaitkan dengan kenaikan risiko bunuh diri, pembunuhan, dan kecelakaan.
Rangkaian Kekerasan yang Menewaskan Delapan Orang
Pelaku berusia 14 tahun disebut menembak mati kakek dan neneknya di rumah tempat mereka tinggal bersama. Remaja itu lalu mendatangi sekolah menengah, membunuh enam orang, sebelum mengakhiri hidupnya sendiri.
Senjata yang dipakai dalam serangan diduga milik kakeknya. Polisi menyatakan pelaku pernah membawa senapan angin ke sekolah pada tahun lalu, tetapi guru telah menyita senjata tersebut.
Pelaku juga diketahui sering menonton konten kekerasan di internet dan menggunakan media sosial untuk mempelajari penggunaan senjata api. Rangkaian informasi itu turut menempatkan kesehatan mental pelajar dan anak muda sebagai perhatian pemerintah.
Aturan Keselamatan untuk Sekolah
Kementerian Pendidikan Thailand menyatakan akan menyiapkan aturan keselamatan baru dalam beberapa bulan mendatang. Rencana itu meliputi pemeriksaan kesehatan mental serta sistem rujukan bagi pihak yang dinilai berisiko agar mendapatkan bantuan tenaga ahli.
Sekolah akan didorong menyelenggarakan latihan keadaan darurat, mencegah perundungan, dan memperketat pemeriksaan barang berbahaya. Pemerintah juga memberikan santunan awal sebesar 1 juta baht, sekitar US$30.166, kepada setiap keluarga korban meninggal dunia.
Serbia dan Selandia Baru sebelumnya memperketat regulasi serta menjalankan program penyerahan senjata sukarela setelah serangan serupa. Pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan respons pascatragedi dapat mencakup perubahan aturan sekaligus langkah pencegahan di lingkungan masyarakat.
