Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara menuju target 2028 berjalan bersamaan dengan tuntutan pengawasan keselamatan yang lebih ketat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meminta seluruh proyek tetap mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.
Pesan tersebut muncul ketika proyek pemerintah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan investasi swasta berlangsung di kawasan IKN. Koordinasi lintas pihak dibutuhkan agar pekerjaan yang dibiayai melalui jalur berbeda tetap memenuhi jadwal dan standar yang sama.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan,” ujar Basuki.
Ia menegaskan percepatan harus tetap menjaga rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut Basuki, kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan merupakan tiga pilar pembangunan IKN.
Proyek dari Berbagai Jalur Pembiayaan
Otorita IKN saat ini menangani 40 paket pekerjaan fisik yang mencakup pembangunan gedung dan infrastruktur dasar. Dari jumlah tersebut, 16 paket disiapkan memasuki lelang, 15 paket masih dikonstruksi, dan sembilan paket telah selesai sepanjang 2025.
| Pelaksana | Lingkup atau Jumlah | Status Utama |
|---|---|---|
| Otorita IKN | 40 paket fisik | 16 lelang, 15 konstruksi, 9 selesai |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 90 paket | 78 selesai, 12 konstruksi |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 12 paket | 11 selesai, 1 konstruksi |
| Investor swasta | 67 perjanjian kerja sama | 9 selesai, 6 konstruksi |
Paket yang dikelola Otorita IKN meliputi gedung perkantoran, kawasan yudikatif, dan kawasan legislatif. Pekerjaan jalan, embung, kolam retensi, serta perpipaan air minum juga menjadi bagian dari pembangunan tersebut.
Infrastruktur dasar itu diperlukan untuk menunjang operasional kawasan inti pemerintahan. Kesiapan air, akses jalan, dan fasilitas pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan menjelang 2028.
Investor Menambah Aktivitas di IKN
Dari 67 Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, enam proyek swasta sedang masuk tahap konstruksi. Proyek tersebut meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Teras by Plataran.
Empat proyek lainnya adalah apartemen PT Star Bright International Investment, kawasan terpadu PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen PT Dian Jaya Indonesia. Keterlibatan swasta memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar anggaran negara.
VIVA mencatat kementerian, investor, dan penyedia jasa konstruksi menggelar evaluasi bersama pada 14 Juli 2026. Forum tersebut berlangsung di Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, untuk menyelaraskan isu strategis dan menangani kendala lapangan.
Akses dan Tempat Tinggal Terus Disiapkan
Kementerian Pekerjaan Umum mengerjakan 12 paket yang belum rampung dari total 90 paket proyek di IKN. Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek termasuk dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan konektivitas kawasan.
Untuk sektor hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih membangun satu paket rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelas paket lain yang dikelola kementerian tersebut telah selesai.
KPBU turut menyiapkan 13 proyek prakarsa, terdiri atas tujuh proyek hunian dan enam proyek jalan. PT Intiland Development Tbk juga akan membangun 108 unit rumah tapak, sementara PT Nindya Karya menyiapkan delapan menara rumah susun.
Target IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028 tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Keberhasilan target itu bergantung pada penyelesaian fisik proyek sekaligus disiplin keselamatan dan koordinasi seluruh pelaksana pembangunan.
