Target tambahan 10 juta pelanggan untuk registrasi biometrik berpotensi menambah beban sekitar Rp30 miliar bagi industri telekomunikasi. Perhitungan itu mengacu pada tarif pencocokan data sebesar Rp3.000 untuk setiap nomor.
Biaya tersebut ditanggung operator seluler di tengah kebutuhan investasi untuk memperluas jaringan dan menjaga mutu layanan. Kebijakan ini tetap didorong pemerintah karena dinilai penting untuk melindungi identitas pelanggan serta menekan kejahatan digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menargetkan sekitar 10 juta pelanggan baru dan lama melakukan proses biometrik dalam satu bulan berikutnya. Pemerintah meminta pelaksanaannya tetap mudah diakses, termasuk bagi lansia, penyandang disabilitas, anak di bawah 17 tahun, serta warga wilayah 3T.
Biaya yang Sudah Dikeluarkan Operator
Data Komdigi per 22 Juli 2026 mencatat 10,03 juta nomor telah melewati registrasi biometrik SIM. Jumlah itu baru setara sekitar 3,45% dari total 291,16 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia.
| Operator | Jumlah Registrasi | Estimasi Biaya |
|---|---|---|
| Indosat Ooredoo Hutchison | 3.900.514 pelanggan | Sekitar Rp11,7 miliar |
| Telkomsel | 3.345.107 pelanggan | Sekitar Rp10 miliar |
| XLSMART | 2.785.479 pelanggan | Sekitar Rp8,4 miliar |
Angka tersebut menunjukkan biaya verifikasi telah menjadi komponen baru dalam akuisisi pelanggan. Pengeluaran riil dapat lebih besar karena proses yang gagal juga memerlukan penanganan, sebagaimana disampaikan Telkomsel.
Telkomsel sebelumnya menyebut sekitar 3 juta pelanggan telah mengikuti proses biometrik dalam enam bulan terakhir. Dana yang dikeluarkan saat itu mencapai sekitar Rp9 miliar dan belum menghitung biaya pendaftaran yang tidak berhasil.
Perusahaan menjalankan verifikasi penuh melalui aplikasi self-care, GraPARI, serta outlet. Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyatakan perusahaannya menjadi operator pertama yang memenuhi implementasi kebijakan secara penuh.
Investasi Jaringan Ikut Tertekan
XLSMART mencatat lebih dari 2 juta registrasi hingga 19 Juli 2026 setelah menyiapkan seluruh karyawan dan ribuan mitra ritel. Sejak regulasi ditetapkan pada 19 Januari 2026 hingga berlaku penuh pada 19 Juli 2026, biaya yang dikeluarkan perusahaan itu sekitar Rp6 miliar.
Menurut XLSMART, nilai tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dana Rp6 miliar disebut dapat digunakan untuk membangun puluhan gerai berfasilitas biometrik atau sekitar 8 hingga 12 site BTS baru.
Presiden Direktur dan CEO XLSMART Telecom Sejahtera Rajeev Sethi meminta pemerintah meninjau struktur tarif biometrik. Ia menilai model penagihan yang lebih efisien akan membantu operator memperluas penerapan teknologi tersebut di infrastruktur yang lebih luas.
Indosat Ooredoo Hutchison juga menempatkan verifikasi biometrik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan dalam ekosistem digital. Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menyatakan perusahaan akan bekerja sama dengan Telkomsel, XLSMART, dan ATSI untuk mendukung kebijakan itu.
Jalur Lama Ditutup Bertahap
Komdigi menemukan bahwa sejumlah operator masih memiliki celah pendaftaran melalui SMS 4444 ketika sistem biometrik telah siap digunakan sejak 1 Juli 2026. Pada masa awal penerapan, registrasi dengan NIK dan nomor KK belum tertutup sepenuhnya.
Regulator kemudian meminta tiga operator menutup akses tersebut, termasuk jalur melalui layanan Internet of Things dan IndiHome. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyatakan seluruh operator telah patuh 100% pada hari ke-15.
Pada hari ke-17, menurut Edwin, tidak ada lagi proses registrasi melalui metode lama. Meski demikian, pemerintah masih menemukan penjualan kartu SIM lama yang telah diregistrasi dan indikasi nomor yang diaktifkan untuk dijual kembali.
Komdigi akan memperketat audit terhadap nomor yang dianggap tidak wajar di lapangan. Berdasarkan data yang dikutip teknologi.bisnis.com, penjualan kartu perdana setelah penerapan biometrik tetap berada di kisaran 250.000 hingga 300.000 kartu per hari.
Perlindungan Data Menjadi Perhatian
Pemerintah menyiapkan aplikasi nasional bersama BSSN untuk membantu masyarakat memeriksa nomor yang tercatat atas identitas mereka. Aplikasi itu ditargetkan hadir dalam sekitar dua bulan dan memungkinkan penghapusan nomor yang tidak dikenali.
Meutya menegaskan operator tidak diperbolehkan menyimpan data biometrik pelanggan. Verifikasi dilakukan melalui sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perlindungan data tetap menjadi perhatian utama.
