Insentif pemerintah untuk motor listrik akan difokuskan kepada perusahaan Indonesia yang sanggup memproduksi 1 juta unit di dalam negeri. Target tersebut menjadikan kapasitas produksi besar sebagai pintu utama untuk memperoleh dukungan anggaran.
Pemerintah tidak hanya menilai jumlah kendaraan yang dapat dirakit perusahaan. Kesiapan baterai, komponen, dan ekosistem pendukung juga menjadi bagian penting dalam pengembangan produksi massal.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana itu dalam pengantar pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
“Kita umumkan, kita akan berikan insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia,” kata Prabowo. Dengan demikian, program mensyaratkan kepemilikan perusahaan Indonesia, lokasi produksi nasional, dan kemampuan mencapai ambang 1 juta unit.
Target Tinggi untuk Menguatkan Manufaktur
Pemerintah mengarahkan kebijakan ini untuk memperbesar basis Industri Motor Listrik di dalam negeri. Langkah tersebut berbeda dari kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan penggunaan kendaraan listrik oleh konsumen.
Produksi dalam jumlah besar dipandang dapat memperkuat kegiatan manufaktur beserta mata rantai industrinya. Pengembangan itu mencakup baterai, komponen, perangkat lunak, dan layanan purnajual.
| Komponen Kebijakan | Penjelasan |
|---|---|
| Penerima insentif | Perusahaan Indonesia |
| Persyaratan produksi | Mampu memproduksi 1 juta motor listrik |
| Lokasi manufaktur | Di dalam negeri |
| Fokus ekosistem | Baterai, komponen, perangkat lunak, dan purnajual |
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan baterai merupakan fondasi yang harus tersedia dalam industri kendaraan listrik. Pemerintah juga mempertimbangkan ekosistem yang telah disiapkan sebelumnya.
“Pertama tentu mesti ada baterainya, kedua ekosistemnya yang kemarin sudah disiapkan,” ujar Airlangga. Ketersediaan komponen dan layanan pendukung diperlukan agar produksi dalam skala besar dapat berjalan berkelanjutan.
Anggaran Disebut Sudah Tersedia
Meski target dan arah kebijakan telah diumumkan, nilai insentif belum ditetapkan secara terbuka. Pemerintah masih menghitung jumlah calon produsen yang berpotensi memenuhi seluruh ketentuan.
Airlangga menyatakan skema bantuan masih dimatangkan, termasuk bentuk insentif yang akan diterima perusahaan. “Skemanya sedang dimatangkan, tapi kan tadi Pak Presiden sudah menyetujui. Anggarannya sebetulnya sudah ada,” katanya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada hari yang sama.
Kesiapan anggaran memberi sinyal bahwa pemerintah telah menempatkan program ini dalam agenda dukungan industri. Namun, akses produsen terhadap dana tersebut masih bergantung pada ketentuan teknis yang sedang disusun.
Finance.detik.com melaporkan rincian nominal bantuan masih dalam tahap penghitungan. Pemerintah belum mengungkap besaran alokasi per perusahaan maupun cara penyaluran Insentif Motor Listrik.
Dampak yang Dibidik bagi Masyarakat
Prabowo menyebut kebijakan ini juga diarahkan untuk menurunkan beban biaya kendaraan bagi masyarakat. Penggunaan motor listrik dinilai dapat memberi penghematan dibandingkan motor berbahan bakar minyak.
Menurut Prabowo, pengeluaran pengguna bisa lebih dari 50 persen lebih rendah dan berpotensi turun hingga sekitar 30 persen dari biaya motor BBM. Pemerintah berharap manfaat tersebut dapat dirasakan seiring meningkatnya produksi domestik.
Peralihan dari motor berbahan bakar minyak juga ditargetkan mengurangi konsumsi bahan bakar impor. Pada saat bersamaan, ekspansi industri diharapkan membuka lapangan kerja serta sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia.
Prabowo menilai Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik. Potensi itu menjadi alasan pemerintah mendorong ekosistem Motor Listrik Indonesia agar tumbuh dari produksi kendaraan hingga rantai pasoknya.
Keputusan akhir mengenai nilai dan tata cara penyaluran insentif akan menentukan kecepatan implementasi kebijakan ini. Bagi produsen, target 1 juta unit menjadi ukuran utama untuk masuk dalam skema dukungan pemerintah.
