Pemerintah menyiapkan penyaluran subsidi Pertalite yang lebih selektif dengan membatasi pembelian bagi kelompok masyarakat mampu. Kebijakan itu tidak akan mengubah harga BBM bersubsidi tersebut dan akan diuji secara bertahap sebelum diterapkan lebih luas.
Fokus utamanya ialah memastikan dana subsidi lebih banyak diterima warga yang memang membutuhkan. Pemerintah juga ingin mengetahui lebih dahulu pengaruh kebijakan ini terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Harga Pertalite Tetap
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penataan subsidi tidak berkaitan dengan kenaikan harga Pertalite. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Rabu, 12/8/2026, saat pembatasan akses bagi kelompok berpenghasilan tinggi menjadi perhatian.
Purbaya menyebut DPR memberi mandat agar subsidi pemerintah tersalurkan lebih tepat sasaran. Pemerintah kemudian memilih langkah bertahap untuk mengukur dampak dari setiap perubahan yang dilakukan.
Pengujian sistem akan menjadi bagian dari tahapan kebijakan sebelum pelaksanaannya diperluas. Pendekatan itu dimaksudkan agar penataan distribusi tidak memunculkan dampak negatif yang tajam terhadap stabilitas ekonomi.
Salah satu kemungkinan yang dikaji adalah penghentian akses Pertalite bagi warga pada desil 10. Pemerintah perlu melihat bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kondisi ekonomi sebelum membuat keputusan lanjutan.
Data Kesejahteraan Menjadi Dasar
Penentuan kelompok sasaran mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Sistem Desil. Klasifikasi tersebut mencakup masyarakat yang paling memerlukan bantuan hingga kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan warga pada desil 9 dan 10 tidak semestinya masih mendapatkan subsidi BBM. Kelompok tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan sistem penyaluran yang baru.
Bahlil menekankan subsidi bernilai ratusan triliun rupiah perlu diberikan kepada penerima yang berhak. Pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pihak terkait masih mematangkan mekanisme pembatasan itu.
Rencana ini berfokus pada ketepatan penerima, bukan pengurangan harga manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Detail teknis penerapannya masih disiapkan melalui proses pengujian sebelum dijalankan dalam skala lebih luas.
Motor Listrik Dinilai Relevan
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI menilai penataan subsidi dapat menjadi kesempatan memperluas pilihan transportasi yang lebih hemat energi. Organisasi ini memandang kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menyebut sepeda motor listrik menawarkan biaya operasional yang lebih rendah untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menambahkan bahwa pilihan produk yang semakin beragam membuat kendaraan listrik kian relevan bagi konsumen.
Adopsi dalam skala jutaan kendaraan dinilai dapat memperbesar manfaat penggunaan motor listrik. Konsumen berpotensi menghemat biaya operasional, sementara negara dapat menekan konsumsi BBM dan beban kompensasi energi secara struktural.
Pengembangan ekosistem kendaraan ramah lingkungan diharapkan dapat mendampingi pembenahan subsidi energi. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang lebih ekonomis seiring penyaluran Pertalite yang diarahkan lebih tepat sasaran.
