Muhammad Qodari menyoroti dugaan kerugian negara hingga Rp600 triliun per tahun akibat praktik under invoicing dan transfer pricing ketika diminta menanggapi polemik “Londo Ireng”. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI itu meminta publik menilai substansi ekonomi dalam pidato Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut penghentian praktik tersebut, ketahanan pangan, serta penguatan energi sebagai pesan penting yang perlu dibahas. Namun, Qodari tidak memberi jawaban langsung atas tuntutan agar Prabowo meminta maaf kepada jurnalis.
Pernyataan Qodari disampaikan di Surabaya pada Selasa (28/7). Ia juga tidak merinci ada atau tidaknya data yang mendasari pernyataan Prabowo tentang wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM.
Kerugian Negara dan Agenda Energi
Qodari mengatakan Prabowo menyinggung praktik under invoicing dan transfer pricing yang disebut merugikan negara Rp500 triliun hingga Rp600 triliun setiap tahun. Menurutnya, Presiden menyampaikan keinginan untuk menghentikan praktik tersebut.
Ia juga mengangkat proyek Blok Masela yang disebut akhirnya dimulai setelah 28 tahun. Selain itu, Qodari mencantumkan pencapaian B50 dalam pembahasan mengenai ketahanan energi.
| Isu yang Ditekankan | Keterangan |
|---|---|
| Dugaan praktik ekonomi | Under invoicing dan transfer pricing |
| Potensi kerugian negara | Rp500 triliun hingga Rp600 triliun per tahun |
| Ketahanan pangan | Swasembada beras |
| Infrastruktur energi | Blok Masela disebut mulai setelah 28 tahun |
Di bidang kesejahteraan, Qodari menyebut pidato Prabowo membahas peningkatan taraf hidup petani dan nelayan. Ia memandang tema tersebut sebagai bagian dari garis besar pidato yang membela kepentingan rakyat.
“Pertama begini kalau mengenai pernyataan presiden, pidato presiden mari kita lihat rangkaian pidato presiden, semuanya itu untuk membela kepentingan rakyat,” kata Qodari. Ia lalu menegaskan bahwa substansi pidato seharusnya menjadi titik perhatian publik.
Awal Mula Polemik
Polemik berawal dari pidato Prabowo pada Puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7). Dalam catatan sejarah Indonesia, Londo Ireng adalah sebutan bagi pribumi yang dianggap berkhianat karena membantu atau bekerja untuk penjajah Belanda.
Prabowo menyatakan istilah tersebut masih relevan untuk menggambarkan pihak tertentu pada masa sekarang. Ia menyebut sejumlah kelompok, termasuk wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM.
“Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis apa itu? pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa?” kata Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan itu memicu keberatan dari sejumlah organisasi profesi jurnalis yang meminta permintaan maaf dari Presiden. Qodari tetap tidak menjawab langsung ketika pertanyaan mengenai tuntutan tersebut diajukan berulang kali.
Renovasi Sekolah dalam Pidato Presiden
Prabowo juga membahas renovasi sekolah dalam pidato yang sama. Ia mengatakan pemerintahannya telah memperbaiki lebih dari 67 ribu bangunan sekolah di Indonesia.
Jumlah bangunan sekolah yang diperbaiki itu ditargetkan bertambah hingga 100 ribu pada tahun depan. Prabowo menyindir media yang menurutnya mencari sekolah yang belum mendapat perbaikan untuk ditampilkan secara menonjol.
Menutup responsnya mengenai polemik tersebut, Qodari kembali meminta perhatian diberikan pada pokok pidato Presiden. “Kita lihat pada substansinya teman-teman. Substansi pada teman-teman,” ujarnya.
