DPR RI meminta kebijakan APBN 2027 dijalankan dengan keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan, perlindungan daya beli, dan pemerataan pembangunan. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa anggaran tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan dana pemerintah saat ini.
Perhatian utama DPR tertuju pada risiko jangka panjang dari defisit dan utang. Setiap pembiayaan diminta diperhitungkan berdasarkan manfaat, risiko, serta beban yang mungkin ditanggung generasi mendatang.
Anggaran Harus Menjangkau Kebutuhan Daerah
Puan meminta belanja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah disusun secara lebih tepat sasaran. Belanja tersebut didorong untuk memperkuat pemerataan pembangunan nasional, bukan hanya mengejar penyerapan anggaran.
Dalam arah itu, transfer ke daerah dinilai memegang peran penting untuk meningkatkan dampak anggaran di wilayah. Dana tersebut diharapkan memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung ekonomi lokal.
“Transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan,” kata Puan. Penegasan itu menempatkan kualitas belanja daerah sebagai bagian dari perhatian dalam pembahasan anggaran negara.
Belanja yang tepat sasaran menjadi relevan karena manfaat APBN perlu dirasakan dalam pelayanan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. DPR mendorong agar arah pengeluaran pemerintah selaras dengan tujuan pemerataan pembangunan.
Penerimaan Diminta Tetap Berkeadilan
DPR juga menyoroti cara pemerintah menghimpun pendapatan negara. Penguatan penerimaan diminta dilakukan secara berkeadilan tanpa memberi tekanan kepada daya beli masyarakat maupun sektor usaha.
Kebijakan fiskal, menurut penekanan DPR, perlu memperhatikan kemampuan pihak yang terdampak. Penerimaan negara perlu diperkuat, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Defisit dan Utang Perlu Diukur Ketat
Di sisi pembiayaan, Puan mengingatkan bahwa defisit APBN dan utang negara tidak dapat dipandang semata sebagai cara memenuhi kebutuhan dana. Keduanya memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan fiskal dan perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian.
“Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,” ujar Puan.
Pernyataan itu disampaikan pada Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). DPR menempatkan risiko pembiayaan sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan APBN 2027.
Setiap skema pembiayaan, menurut arah yang disampaikan DPR, perlu memiliki kegunaan yang jelas. Pemerintah juga diminta tidak mengabaikan potensi beban jangka panjang ketika menentukan pilihan pembiayaan anggaran.
Tiga unsur tersebut, yakni pembiayaan yang hati-hati, pendapatan yang berkeadilan, serta belanja dan transfer yang tepat sasaran, saling berkaitan dalam pengelolaan APBN. Arah itu ditujukan agar anggaran negara memberi manfaat tanpa menambah risiko fiskal yang berat pada masa depan.
