PSI meminta pemerintah menjadikan penurunan konsumsi dan impor BBM sebagai hasil utama insentif motor listrik. Partai tersebut menilai angka kendaraan listrik yang bertambah belum cukup membuktikan keberhasilan transisi energi.
Ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada penggantian motor berbahan bakar minyak oleh kendaraan listrik. Tanpa perpindahan penggunaan, insentif berpotensi hanya menambah jumlah motor yang dimiliki masyarakat.
Impor BBM Dinilai Menjadi Indikator Penting
Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyebut penurunan impor BBM dapat menjadi indikator konkret untuk menilai efektivitas anggaran insentif. Pendekatan ini dinilai dapat menunjukkan apakah dana yang dikeluarkan benar-benar mengubah pola konsumsi energi.
Menurut Grace, target kebijakan tidak semata-mata memperbanyak motor listrik di jalan. Dampak yang diharapkan adalah makin sedikitnya bensin yang dikonsumsi dan diimpor Indonesia.
“Target kita bukan sekadar semakin banyak motor listrik di jalan, tetapi semakin sedikit BBM yang kita konsumsi dan impor,” pungkas Grace. Ia menilai hasil tersebut juga dapat memperkuat ketahanan energi serta menghemat uang negara.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan insentif kendaraan listrik dan peluncuran motor listrik nasional. PSI mengapresiasi proses tersebut, sambil meminta desain kebijakan lebih menekankan pada substitusi kendaraan.
Risiko Motor Listrik Hanya Menjadi Tambahan
Grace menyoroti kemungkinan pemilik membeli motor listrik karena insentif, tetapi tetap memakai motor BBM untuk kegiatan sehari-hari. Apabila terjadi, jumlah kendaraan meningkat tanpa jaminan pemakaian bensin berkurang.
“Jangan sampai orang membeli motor listrik karena ada insentif, tetapi motor BBM-nya tetap digunakan. Kalau begitu, jumlah kendaraan justru bertambah dan konsumsi BBM belum tentu turun,” ujar Grace melalui keterangannya, Kamis (13/8).
Karena itu, PSI mendorong skema yang menghubungkan pemberian insentif dengan penggantian kendaraan lama. Program konversi dan tukar tambah dinilai lebih sejalan dengan sasaran pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.
Konversi menyasar motor berbahan bakar fosil yang telah digunakan, sedangkan tukar tambah dapat mendorong pemilik beralih ke kendaraan listrik. Kedua pendekatan itu dipandang membuat dampak insentif lebih mudah diukur.
Populasi Motor dan Beban Konsumsi Bensin
Potensi dampak kebijakan ini besar karena jumlah sepeda motor di Indonesia telah melebihi 140 juta unit. Media Indonesia mengutip data operasional yang menunjukkan kebutuhan bensin kendaraan roda dua juga sudah lebih dari 42 juta kiloliter setiap tahun.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah sepeda motor | Lebih dari 140 juta unit |
| Kebutuhan bensin per tahun | Lebih dari 42 juta kiloliter |
| Kebutuhan bensin yang berasal dari impor | Sekitar separuh |
Sekitar separuh kebutuhan bensin tersebut berasal dari impor. Kondisi itu membuat pengurangan pemakaian BBM pada kendaraan roda dua dinilai relevan bagi agenda ketahanan energi nasional.
Grace mengatakan motor listrik dapat menjadi kunci percepatan transisi energi karena basis pengguna motor di Indonesia sangat luas. Namun, kebijakan harus memastikan kendaraan listrik menggantikan motor BBM, bukan sekadar melengkapi kepemilikan kendaraan.
“Insentif harus mendorong substitusi: dari motor BBM menjadi motor listrik,” tegas Grace. PSI berharap formulasi insentif dapat menjawab kebutuhan percepatan elektrifikasi sekaligus menekan ketergantungan pada impor BBM.
