Presiden Prabowo Subianto mengakui seluruh persoalan bangsa belum selesai dan seluruh janji pemerintah belum seluruhnya tertunaikan. Namun, ia menyebut 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari sebagai langkah awal untuk menangani masalah yang telah berlarut-larut.
Penekanan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengklaim penyelesaian penuh dalam 21 bulan pertama. Prabowo memandang keputusan dan pelaksanaan kebijakan sebagai jalan untuk mulai mengurai persoalan yang telah menumpuk selama puluhan tahun.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan, belum,” kata Prabowo. Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara mengenai tantangan besar yang dihadapi negara.
Ritme 121 kebijakan
Dalam perhitungannya, 121 kebijakan diputuskan dan dijalankan selama 663 hari masa kepemimpinan. Rentang itu setara 21 bulan dan menghasilkan rata-rata sekitar satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
| Rincian | Nilai |
|---|---|
| Waktu pemerintahan | 21 bulan |
| Jumlah hari | 663 hari |
| Kebijakan yang disebut transformatif | 121 kebijakan |
| Rata-rata | Satu kebijakan setiap 5 hari |
Data tersebut dipakai untuk menggambarkan laju pengambilan keputusan oleh kabinet. Detik Finance mencatat bahwa kalkulasi itu menjadi dasar penjelasan Presiden mengenai intensitas kerja pemerintah.
Prabowo menekankan bahwa persoalan yang ditangani merupakan masalah negara yang telah lama belum terselesaikan. Karena itu, ia membedakan antara memulai proses penyelesaian dan menyatakan pekerjaan telah berakhir.
“Saya tidak mengatakan selesai, saya katakan kita mulai selesaikan dalam 21 bulan,” ujar Prabowo. Pernyataan itu menempatkan 121 kebijakan sebagai bagian dari proses yang masih berjalan.
Disampaikan dalam sidang bersama
Prabowo menyampaikan pandangan itu dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI. Forum kenegaraan tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, ia menyebut keberanian mengambil keputusan diperlukan untuk menghadapi persoalan yang rumit. Kerja keras dan orientasi kepada rakyat juga disebut sebagai unsur yang harus menyertai kebijakan pemerintah.
Pelaksanaan menjadi penekanan
Menurut Prabowo, kebijakan tidak boleh berhenti setelah keputusan ditetapkan. Pemerintah harus menjalankannya secara konsisten untuk menjawab kompleksitas persoalan nasional.
Ia juga menilai gotong royong seluruh unsur bangsa penting dalam menggerakkan perubahan. Dukungan itu dipandang dapat membantu upaya pemerintah menghadapi masalah yang selama ini dianggap terlalu sulit diselesaikan.
Arah kebijakan tersebut dikaitkan dengan kepentingan masyarakat luas dan kebutuhan perubahan yang terukur. Pemerintah masih memiliki pekerjaan yang belum tuntas, tetapi Prabowo menilai penanganan persoalan lama telah mulai dijalankan.
