Orang tua dan siswa di Jakarta perlu menunggu komunikasi dari sekolah masing-masing untuk mengetahui pola belajar pada 18 Agustus 2026. Pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan, tetapi kebijakan itu bukan kewajiban yang berlaku otomatis untuk semua sekolah.
Keputusan pelaksanaan berada dalam tanggung jawab setiap satuan pendidikan. Sekolah negeri dan swasta yang memilih PJJ tetap harus menjamin proses belajar berjalan dengan pendampingan dan pengawasan.
Komunikasi kepada Wali Murid Menjadi Kewajiban
Sekolah perlu berkomunikasi secara intensif dengan orang tua atau wali murid serta warga satuan pendidikan. Informasi mengenai bentuk pembelajaran perlu disampaikan secara jelas agar keluarga memahami pengaturan yang akan dijalankan.
Langkah komunikasi menjadi penting karena kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan PJJ dapat berbeda pada tiap sekolah. Orang tua juga perlu mengetahui alternatif yang disiapkan apabila pembelajaran jarak jauh mengalami kendala.
Alternatif pembelajaran wajib tersedia bagi peserta didik saat PJJ tidak dapat berlangsung sebagaimana direncanakan. Sekolah juga perlu mendampingi serta memantau aktivitas belajar siswa selama kebijakan diterapkan.
Rencana Belajar Tetap Harus Tercapai
PJJ pada 18 Agustus 2026 tidak dimaknai sekadar memindahkan kegiatan kelas ke media jarak jauh. Kepala satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian rencana pembelajaran saat menentukan pilihan tersebut.
Artinya, tujuan pembelajaran tetap perlu dirancang dan dijalankan meski siswa tidak belajar secara tatap muka. Bila ada persoalan dalam pelaksanaan, sekolah perlu mengoordinasikannya kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Bidang yang mengampu satuan pendidikan.
| Aspek | Pengaturan | Tanggung Jawab |
|---|---|---|
| Pembelajaran sekolah | PJJ diperbolehkan | Menjaga rencana belajar, memantau siswa, dan menyediakan alternatif |
| Kendala PJJ | Perlu dikoordinasikan | Kepala Suku Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Bidang terkait |
| Kerja ASN | Bekerja dari rumah diperbolehkan | Maksimal 50% ASN pada unit kerja terkecil |
Dasar Kebijakan dan Konteks Penerapan
Pengaturan itu termuat dalam Surat Edaran Nomor 87/SE/2026. Surat tersebut diterapkan dalam rangka merayakan dan memaknai HUT ke-81 RI.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan II, Sarwoko MPd, membenarkan adanya aturan PJJ itu. Dalam keterangan kepada detik.com pada 17 Agustus 2026, ia mengatakan, “Ini ada (aturan PJJ).”
Penggunaan kata “diperbolehkan” menunjukkan bahwa sekolah dapat menetapkan PJJ sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup sekolah negeri dan swasta di Jakarta tanpa menetapkan bahwa seluruhnya harus menggunakan pola yang sama.
ASN Dinas Pendidikan Bisa Bekerja dari Rumah
Surat edaran yang sama memberikan kesempatan kepada ASN Dinas Pendidikan Jakarta untuk bekerja dari rumah pada Selasa, 18 Agustus 2026. Namun, jumlah ASN yang menjalankan pengaturan itu tidak boleh melebihi 50% dari total pegawai di subbidang, subbagian, seksi, subkelompok, atau unit kerja terkecil.
Batas tersebut dimaksudkan agar pekerjaan dan layanan tertentu tetap berjalan. Karena itu, fleksibilitas kerja tidak otomatis dapat digunakan oleh seluruh ASN Dinas Pendidikan.
Pegawai atau unit yang memberikan dukungan operasional dan pelayanan langsung kepada masyarakat dikecualikan jika tugasnya tidak dapat dilakukan melalui media atau aplikasi digital. Pengecualian yang sama berlaku bagi pekerjaan pelayanan masyarakat yang berlangsung terus-menerus selama 24 jam.
Bagi siswa dan keluarga, hal yang perlu dipastikan adalah pengumuman dari sekolah mengenai kegiatan belajar pada 18 Agustus 2026. Sekolah yang memilih PJJ tetap wajib menyiapkan pembelajaran, pemantauan, pendampingan, dan pilihan lain bila terjadi hambatan.
