Pertumbuhan ekonomi yang bergerak moderat di sekitar 5% dinilai belum cukup memperkuat kelompok menengah dan bawah. Ekonom INDEF Didik J Rachbini meminta arah pembangunan memberi porsi lebih besar kepada kelas menengah sebagai penopang perekonomian.
Menurutnya, manfaat pertumbuhan perlu dirasakan lebih merata agar kesejahteraan tidak terkonsentrasi pada kelompok atas. Perhatian ini menguat menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia ketika rasa aman masyarakat terhadap masa depan ekonomi menjadi isu penting.
Target Struktur Belah Ketupat
Didik mendorong transformasi struktur ekonomi dari bentuk segitiga berpucuk ke atas menjadi belah ketupat. Struktur baru itu diharapkan memiliki bagian tengah yang lebih besar dan kuat.
Dalam pandangan tersebut, Kelas Menengah Indonesia bukan sekadar kelompok penerima manfaat pertumbuhan. Mereka ditempatkan sebagai basis konsumsi, pendidikan keluarga, dan stabilitas sosial ekonomi.
Penguatan kelas menengah juga dipandang penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Didik menilai struktur ekonomi saat ini belum cukup kuat mengangkat daya tahan kelompok menengah dan bawah.
Situasi itu terlihat dari studi LPEM FEB UI yang mencatat sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Mereka disebut mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Jumlah kelas menengah yang pada 2018 sekitar 60 juta orang menyusut menjadi sekitar 52 juta orang pada 2023. Jumlah tersebut setara 18,8% dari populasi.
Risiko bagi Konsumsi Keluarga
Didik menilai pelemahan kelas menengah akan menurunkan daya tahan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi. Pengaruhnya dapat menjalar ke keputusan belanja, pendidikan, dan kesehatan keluarga.
“Ketika kelas menengah turun dan ketika tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun; konsumsi barang tahan lama ditunda; investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi,” kata Didik. Ia menambahkan, keadaan tersebut dapat meningkatkan kecemasan mengenai pekerjaan dan pendapatan di masa depan.
Perbandingan simpanan masyarakat memperlihatkan adanya tekanan yang berbeda antarkelompok. Jumlah rekening bernilai kecil bertambah, tetapi rata-rata saldonya justru menurun.
| Kelompok Simpanan | 2019 | Data Terbaru yang Disebutkan |
|---|---|---|
| Rekening hingga Rp100 juta | 292 juta rekening, rata-rata Rp2,9 juta | 666 juta rekening, rata-rata Rp2,7 juta |
| Akun di atas Rp5 miliar | 8.500 orang, rata-rata Rp24 miliar | 129 ribu orang, rata-rata Rp35 miliar |
Rekening hingga Rp100 juta meningkat dari 292 juta menjadi 666 juta rekening, sedangkan rata-rata saldo turun dari Rp2,9 juta menjadi Rp2,7 juta. Sebaliknya, akun di atas Rp5 miliar naik dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang dengan rata-rata simpanan yang meningkat dari Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar.
Menurut Didik, perkembangan tersebut menunjukkan pertumbuhan lebih banyak ditopang kelompok atas. Kelompok menengah dan bawah, sebaliknya, disebut terus menggunakan tabungannya di tengah tekanan penghasilan dan kebutuhan hidup.
Daya Saing ke Pasar Internasional
INDEF memandang perbaikan kesejahteraan juga membutuhkan kebijakan yang lebih berorientasi ke luar negeri. Ekonomi nasional dinilai akan lebih kuat bila memiliki jaringan internasional yang kokoh dan mampu menghasilkan devisa melalui pasar global.
Indonesia disebut masih tertinggal jauh dari Vietnam dalam perdagangan luar negeri. Peningkatan kinerja perdagangan dipandang perlu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% hingga 7%.
Didik mengingatkan Indonesia telah menempuh kemajuan sejak krisis 1998 saat pendapatan per kapita berada di kisaran US$455. Pada masa Presiden ke-3 B. J. Habibie, stabilitas ekonomi dan politik perlahan dibangun, termasuk ketika nilai tukar rupiah turun dari Rp16.400 per dolar menjadi Rp6.500 per dolar.
Setelah itu Indonesia masuk kelompok G-20 dengan pendapatan per kapita sekitar US$5.000. Namun, Didik menilai capaian tersebut belum menyamai sejumlah negara yang memulai pembangunan dari posisi serupa.
Indonesia dan Korea Selatan disebut memiliki pendapatan yang tidak jauh berbeda pada sekitar 1960-an. Setelah sekitar lima dekade, pendapatan Korea Selatan disebut telah mencapai tujuh kali pendapatan Indonesia.
Dalam ekonomi perilaku, hilangnya rasa aman dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah dan kebijakan yang dijalankan. Karena itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu memperkuat masyarakat menengah, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing nasional.
