Perang Korea telah berhenti sejak 1953, tetapi belum pernah ditutup dengan perjanjian damai resmi. Di tengah status konflik yang masih menggantung itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengusulkan pembicaraan langsung dengan Korea Utara.
Usulan Seoul muncul ketika ketegangan keamanan di Semenanjung Korea meningkat. Korea Utara memperkuat hubungan militer dengan Rusia, menolak perubahan status nuklirnya, serta mengecam latihan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Gencatan Senjata Bukan Akhir Konflik
Perang Korea berlangsung pada 1950–1953 setelah serangan Korea Utara. Konflik berhenti lewat kesepakatan gencatan senjata, sehingga kedua Korea tidak pernah memiliki perjanjian damai yang mengakhiri perang secara resmi.
Kondisi itu menjadi dasar ajakan Lee untuk membuka perundingan. Dalam pidato peringatan pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada 1910–1945, ia meminta kedua pihak menghentikan ancaman satu sama lain.
“Mari kita kesampingkan niat untuk saling mengancam dan mulailah diskusi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama ini sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung,” ujar Lee, seperti dikutip South China Morning Post. Ia juga melihat dialog sebagai peluang membahas langkah efektif untuk menghentikan kemajuan kemampuan nuklir Korea Utara.
Lee mengubah arah kebijakan Seoul sejak menjabat pada Juni 2025. Pemerintahannya memilih menawarkan komunikasi tanpa prasyarat, walaupun Korea Utara belum merespons ajakan yang datang dari Seoul.
Diplomasi dengan Target yang Lebih Terbatas
Pada Juli 2026, Menteri Unifikasi Korea Selatan menyatakan Seoul tidak lagi menjadikan tekanan pelucutan senjata nuklir sebagai prioritas utama. Pemerintah berupaya menahan perluasan aktivitas nuklir Korea Utara sambil mempertahankan jalur diplomasi.
Pendekatan tersebut muncul setelah berbagai perundingan mengenai denuklirisasi belum membuahkan hasil. KTT Hanoi 2019 antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir tanpa kesepakatan karena perbedaan mengenai cakupan denuklirisasi dan pelonggaran sanksi.
| Peristiwa | Makna bagi situasi saat ini |
|---|---|
| Perang Korea 1950–1953 | Berakhir dengan gencatan senjata tanpa perjanjian damai resmi. |
| Lee menjabat Juni 2025 | Seoul mulai menawarkan komunikasi tanpa prasyarat kepada Pyongyang. |
| KTT Hanoi 2019 | Gagal mencapai kesepakatan tentang denuklirisasi dan sanksi. |
| Latihan mulai 17 Agustus 2026 | Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadwalkan latihan gabungan selama 11 hari. |
Faktor Rusia dan Latihan Gabungan
Di luar persoalan antar-Korea, hubungan Pyongyang dengan Moskwa menambah lapisan baru dalam ketegangan. Para analis menilai Korea Utara menerima dukungan finansial, pangan, energi, dan teknologi militer dari Rusia.
Dukungan itu disebut berkaitan dengan pasokan pasukan dan amunisi Korea Utara untuk perang di Ukraina. Kim Jong Un diperkirakan akan mengunjungi Rusia pada akhir tahun untuk membicarakan penyaluran senjata lebih lanjut.
Amerika Serikat menaruh perhatian pada perkembangan tersebut karena menjadi sekutu keamanan utama Korea Selatan. Washington menempatkan sekitar 28.500 personel militernya di Korea Selatan.
Korea Utara menentang latihan militer tahunan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung 11 hari mulai 17 Agustus 2026. Pyongyang memperingatkan langkah pencegahan yang lebih kuat sebagai tanggapan terhadap agenda tersebut.
Kolonel Ryan Donald, Juru Bicara Komando Pasukan Gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan, menyatakan pengalaman pasukan Korea Utara di Eropa dapat memengaruhi keamanan di Semenanjung Korea. Ia mengatakan latihan gabungan kedua negara telah mempertimbangkan ancaman itu.
Ketegangan juga terlihat dalam respons Pyongyang terhadap penguatan pertahanan Jepang di Pasifik. Korea Utara meluncurkan dua rudal dalam dua minggu setelah Tokyo berjanji meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan rasa urgensi dan krisis.
Ajakan Lee menandai upaya membuka kembali ruang diplomasi pada saat ancaman keamanan justru melebar. Keputusan Korea Utara untuk merespons atau menolak tawaran itu akan menentukan apakah status perang yang telah berlangsung puluhan tahun dapat mulai dibicarakan kembali.
