Pengawal istana Mesir dibuat terheran ketika delegasi Indonesia memasuki upacara kenegaraan Raja Farouk dengan busana yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan. Haji Agus Salim memakai baju teluk belanga, padahal tamu diwajibkan mengenakan jas panjang.
Kontras busana itu terjadi saat Indonesia menjalankan diplomasi penting untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Kehadiran delegasi di Mesir pada 1947 pada akhirnya menghasilkan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir.
Ketentuan Istana dan Pilihan Delegasi
Rombongan Indonesia tidak menyiapkan jas panjang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam acara kerajaan tersebut. Agus Salim memilih pakaian khas Sumatra, sementara Rasjidi mengenakan surjan dan blangkon.
Delegasi lainnya hadir dengan jas biasa. Perbedaan penampilan itu menjadi pemandangan yang tidak lazim bagi pengawal istana yang menyambut para wakil dari negara baru.
CNN Indonesia mencatat para pengawal hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat gaya berpakaian rombongan tersebut. Abdul Mun’im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay yang mendampingi delegasi, merespons dengan tersenyum.
“Memang orang Indonesia ada-ada saja,” kata Abdul Mun’im. Kejadian itu berlangsung sebelum tujuan utama misi diplomatik Indonesia di Mesir sepenuhnya tercapai.
Jalan Panjang Menuju Pengakuan De Jure
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain untuk menguatkan posisinya dalam hubungan internasional. Pemerintah mengirim sejumlah tokoh guna memperoleh dukungan negara sahabat dan membuat perjanjian resmi.
Mesir menjadi salah satu negara yang paling awal dituju dalam perjuangan tersebut. Pada 22 Maret 1946, Mesir memberikan pengakuan de facto kepada Indonesia dan menjadi negara pertama di dunia yang melakukannya.
Langkah berikutnya adalah mendapatkan pengakuan de jure melalui perjanjian persahabatan. Karena itu, pada April 1947 pemerintah mengirim misi ke negara-negara Timur Tengah di bawah kepemimpinan Agus Salim.
| Tanggal atau Periode | Peristiwa | Arti Penting |
|---|---|---|
| 17 Agustus 1945 | Proklamasi Indonesia | Pengakuan internasional diperlukan bagi republik baru. |
| 22 Maret 1946 | Pengakuan de facto Mesir | Mesir menjadi negara pertama yang mengakui Indonesia secara de facto. |
| April 1947 | Delegasi berangkat | Agus Salim memimpin misi diplomasi Timur Tengah. |
| 10 Juni 1947 | Perjanjian ditandatangani | Indonesia memperoleh penegasan pengakuan de jure dari Mesir. |
Delegasi itu tinggal di Mesir selama tiga bulan sebelum menandatangani Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir pada 10 Juni 1947. Raja Farouk disebut memiliki peran besar dalam pengakuan kedaulatan Indonesia tersebut.
AR Baswedan, anggota rombongan, mengenang upacara penandatanganan itu dalam buku Seratus Tahun Haji Agus Salim terbitan Sinar Harapan. Ia menyatakan perasaannya saat menyaksikan peristiwa itu sulit dijelaskan dengan kata-kata.
“Tidak dapat dibayangkan perasaan saya ketika menyaksikan upacara itu, tak terlukiskan dalam kalimat karena tidak akan pernah sebanding dengan rasa yang menggelora,” kata AR Baswedan. Ia menilai pengakuan de jure menandai diterimanya Republik Indonesia dalam dunia internasional.
Pesan Tegas untuk AR Baswedan
Keberhasilan misi itu memperoleh sambutan dari Liga Arab, wartawan, serta kelompok intelektual di Mesir. Pada 18 Juni, sebagian anggota delegasi meninggalkan Mesir untuk kembali ke Indonesia.
Agus Salim tetap melanjutkan tugas diplomatik ke sejumlah negara lain. AR Baswedan mendapat tanggung jawab membawa pulang dokumen perjanjian yang telah ditandatangani.
Kepada Baswedan, Agus Salim menyampaikan pesan tegas, “Baswedan, bagi saya tidaklah penting apakah saudara sampai di tanah air atau tidak. Yang penting dokumen-dokumen ini sampai di Indonesia dengan selamat!” Dokumen itu menjadi bagian penting dari hasil perjuangan diplomasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Agus Salim kemudian menjabat sebagai menteri luar negeri. AR Baswedan pernah diangkat sebagai Menteri Muda Penerangan pada 1946-1947.
