Persoalan bencana, penguasaan tanah, dan eksploitasi sumber daya alam menjadi bagian dari kritik mahasiswa pada peringatan Kemerdekaan RI ke-81. Mahasiswa UGM dan BEM UI menilai isu-isu tersebut berkaitan dengan krisis kedaulatan yang masih dirasakan masyarakat.
Papua, Kalimantan, Aceh, Sumatra, dan Flores muncul dalam tuntutan maupun pernyataan mereka. Sorotan itu menunjukkan bahwa refleksi kemerdekaan yang dibawa mahasiswa tidak hanya membahas kebijakan di pusat pemerintahan.
Dampak yang Disorot di Sejumlah Daerah
Perwakilan mahasiswa UGM, Akhdan Lutfi, menyebut Aceh belum sepenuhnya pulih dari banjir. Ia juga menyoroti Papua yang tanahnya dikeruk untuk proyek food estate.
Kalimantan menjadi perhatian karena pengambilan sumber daya alam secara masif disebut meninggalkan dampak bagi wilayah dan masyarakat setempat. Akhdan menilai sumber daya yang menopang kehidupan warga tidak semestinya dikeruk untuk kepentingan segelintir elite.
BEM UI, dalam rencana aksinya pada 18 Agustus 2026, menuntut penetapan status bencana nasional di Sumatra dan Flores. Organisasi itu juga meminta percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
| Isu | Wilayah yang Disorot | Poin Kritik atau Tuntutan |
|---|---|---|
| Banjir dan pemulihan | Aceh, Sumatra, Flores | Pemulihan daerah terdampak dan status bencana nasional |
| Pengelolaan tanah | Papua | Pengerukan tanah untuk proyek food estate |
| Eksploitasi sumber daya | Kalimantan | Dampak pengambilan sumber daya alam secara masif |
Refleksi Kemerdekaan di Yogyakarta
Koalisi mahasiswa UGM menggelar aksi refleksi di Bundaran UGM, Yogyakarta, pada 17 Agustus 2026. Massa menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang sebagai simbol duka atas apa yang mereka sebut matinya kedaulatan sipil dan merosotnya penegakan hukum.
Akhdan menyatakan aksi tersebut menjadi ruang untuk menilai ulang arti kemerdekaan setelah Indonesia berdiri selama 81 tahun. Menurutnya, perayaan kemerdekaan perlu dibarengi refleksi terhadap kondisi yang masih dihadapi rakyat.
“Aksi hari ini menjadi luapan, deruan keputusasaan, deruan kekecewaan. Penting selain merayakan, kita harus merefleksikan apakah Indonesia merdeka selama 81 tahun ini sudah betul-betul merdeka atau belum,” ujar Akhdan.
Mahasiswa UGM juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin yang disorot mencakup komersialisasi pendidikan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG, penguasaan lahan oleh elite, dan penyaluran dana yang dianggap tidak tepat sasaran.
Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP turut dipertanyakan dalam aksi tersebut. Akhdan menyinggung anggaran pendidikan yang dinilai dinomorduakan, sementara program makanan bergizi disebut menimbulkan korban pada anak-anak.
Aksi BEM UI di Jakarta
Sehari setelah aksi UGM, BEM UI merencanakan aksi di Bundaran HI, Jakarta. Mereka membawa delapan tuntutan, mulai dari penghentian penjajahan negara terhadap rakyat hingga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
BEM UI juga menuntut reforma agraria sejati, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, serta evaluasi total proyek strategis nasional atau PSN. Penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil turut menjadi tuntutan mereka.
Selain itu, BEM UI meminta pembubaran Yon TP. Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan aksi tersebut tidak dirancang sebagai perayaan seremonial kemerdekaan.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” ujar Yatalathof. Ia menilai persoalan Indonesia tidak semata berkaitan dengan krisis ekonomi, tetapi juga krisis kedaulatan.
Perwakilan mahasiswa UGM lainnya, Gabriel Jogodamai Warella, menyebut aksi di Yogyakarta dibuka sebagai mimbar bebas lintas sektor. Ia mengatakan kemarahan publik terhadap kebijakan yang dinilai irasional telah terakumulasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
