Megawati Soekarnoputri menegaskan PDI Perjuangan tidak akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu menempatkan PDIP sebagai penyeimbang yang dapat mengawasi kebijakan tanpa menjadi oposisi formal.
Keputusan tersebut diambil setelah Megawati berkomunikasi langsung dengan Prabowo. Ia menyatakan penolakan untuk bergabung ke kabinet disampaikan dalam hubungan politik yang tetap baik.
Partai Amanat Nasional melihat posisi itu sebagai bentuk partisipasi politik yang tetap penting. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai partai di luar kabinet dapat mendukung kebijakan pro-rakyat sekaligus memberikan koreksi apabila diperlukan.
Viva menyebut demokrasi memerlukan dua fungsi yang berjalan bersamaan, yakni pemerintahan dan pengawasan. Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan untuk membatasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
Bukan Lawan Pemerintah
PAN menilai istilah oposisi bukan kategori kelembagaan dalam sistem presidensial Indonesia. Istilah tersebut, menurut Viva, lebih merupakan penjelasan politik mengenai posisi sebuah partai terhadap pemerintah.
Karena itu, PAN menggunakan pengertian oposisi konstruktif untuk menggambarkan posisi PDIP. Partai di luar kabinet tetap dapat berperan dalam demokrasi tanpa harus dipandang sebagai pihak yang memusuhi pemerintah.
Megawati juga meminta publik tidak salah menafsirkan posisi PDIP. Ia menegaskan keberadaan partai di luar kabinet dapat menjadi penyeimbang bagi pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Senin, 10 Agustus 2026. Megawati menilai sistem presidensial Indonesia tidak mengenal oposisi dan koalisi seperti sistem parlementer.
Gerindra Sambut Fungsi Pengawasan
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai keberadaan PDIP sebagai penyeimbang dibutuhkan dalam demokrasi. Ia mengatakan kontrol dan kritik dapat membantu memastikan pemerintah berada pada arah yang tepat.
Gerindra memandang fungsi pengawasan bukan hambatan bagi pelaksanaan pemerintahan. Sebaliknya, kritik yang dijalankan secara bertanggung jawab dinilai dapat menjaga mekanisme keseimbangan kekuasaan tetap berjalan sehat.
| Partai | Posisi terhadap Langkah PDIP | Penekanan Utama |
|---|---|---|
| Partai Gerindra | Mendukung keberadaan kekuatan penyeimbang | Kontrol dan kritik pemerintahan |
| Partai Amanat Nasional | Menilai PDIP sebagai oposisi konstruktif | Koreksi dan pengawasan kebijakan |
Bahtra juga menekankan posisi politik yang berbeda tidak akan memutus komunikasi antara Prabowo dan Megawati. Ia menyebut kedua tokoh tetap memperlihatkan penghormatan satu sama lain.
Gerindra meminta seluruh kekuatan politik mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan jangka pendek. Pemerintah, menurut partai tersebut, tetap berfokus menjalankan program strategis bagi kesejahteraan masyarakat.
Posisi PDIP di luar kabinet membuat jalur komunikasi dengan pemerintah tetap terbuka sambil mempertahankan ruang kritik terhadap kebijakan publik. Peran itu dinilai relevan dalam mengimbangi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
