Pemerintah menyebut konsolidasi BUMN di bawah pengelolaan Danantara telah membukukan kenaikan laba yang hampir mencapai 300 sampai 400%. Capaian itu disampaikan bersamaan dengan agenda yang lebih luas untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara.
Pembenahan tersebut mencakup usulan pembentukan Pengadilan Ad Hoc BUMN untuk menelusuri dugaan penyimpangan pengurus hingga 30 tahun ke belakang. Namun, Istana memastikan gagasan pengadilan itu belum mengarah pada pemberian amnesti.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ingin BUMN dikelola lebih baik agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ia menilai konsolidasi yang kini berada di bawah manajemen Danantara menunjukkan hasil yang membanggakan.
“Yang kemudian kalau dikonsolidasi sebagaimana dilaporkan yang sekarang semuanya di bawah manajemen pengelolaan Danantara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan, hampir 300 sampai 400%,” kata Prasetyo. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks penataan menyeluruh terhadap perusahaan milik negara.
Amnesti Belum Menjadi Agenda
Prasetyo menegaskan bahwa pembahasan pengampunan bagi pengurus BUMN belum memasuki tahap yang dapat dikaitkan dengan rencana pengadilan khusus. Menurutnya, menghubungkan Pengadilan Ad Hoc dengan proses amnesti saat ini masih terlalu jauh.
“Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum, kan terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026. Istana memandang pengadilan khusus sebagai instrumen penataan, bukan keputusan untuk menghapus pertanggungjawaban hukum.
Pemerintah memusatkan perhatian pada perbaikan praktik korporasi yang dinilai tidak benar pada masa lalu. Sasaran pembenahan itu terutama mencakup dugaan penyimpangan yang melibatkan pengurus perusahaan negara.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membuka kemungkinan pengampunan bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan bersedia bertanggung jawab. Akan tetapi, gagasan tersebut diserahkan kepada DPR untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Struktur BUMN yang Kompleks
Prabowo mengungkapkan kompleksitas BUMN saat menjelaskan pembentukan Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia. Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, sementara sebagian di antaranya memiliki anak usaha, cucu usaha, dan cicit usaha.
“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund, kita menemukan ada 1.074 BUMN,” kata Prabowo. Ia menyebut struktur korporasi berlapis tersebut sebagai kondisi yang luar biasa.
Temuan itu memberi konteks bagi langkah konsolidasi yang sedang dijalankan pemerintah. Penataan struktur dipandang penting untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki pengelolaan aset negara.
Dalam pidato Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo mengusulkan pengadilan khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan pengurus BUMN. Rentang penelusurannya dapat mencapai tiga dekade ke belakang.
Presiden menekankan bahwa BUMN merupakan milik rakyat dan tidak boleh dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Karena itu, pengelolaan perusahaan negara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Usulan pengadilan, konsolidasi melalui Danantara, dan wacana pengampunan berada dalam agenda pembenahan BUMN yang lebih besar. Meski demikian, posisi resmi Istana saat ini tetap menegaskan bahwa amnesti belum menjadi arah pembahasan pengadilan Ad Hoc.
