Todd Blanche menolak memberi jaminan bahwa Departemen Kehakiman AS akan selalu bekerja independen dari Gedung Putih. Pernyataan jaksa agung yang baru dikonfirmasi Senat AS itu kembali memicu kekhawatiran mengenai pengaruh politik terhadap keputusan penuntutan pidana federal.
Dalam wawancara dengan Meet the Press di NBC pada Minggu, 16 Agustus 2026, Blanche menyatakan tidak ada jaksa agung yang seharusnya membuat janji independensi mutlak. Sikap tersebut menjadi perhatian karena pemisahan antara kepentingan politik presiden dan penegakan hukum telah lama menjadi norma penting di Amerika Serikat.
Pandangan Presiden Bisa Dipertimbangkan
Blanche mengatakan pandangan Presiden Donald Trump dapat dipertimbangkan dalam isu penuntutan tertentu, bergantung pada konteks perkara. Menurutnya, setiap warga Amerika memiliki suara dalam penuntutan, sehingga presiden juga dapat memiliki peran untuk menyampaikan pandangan.
“Apakah saya akan mempertimbangkan pandangan Presiden Amerika Serikat tentang sesuatu? Ya, tentu saja,” kata Blanche. Ia menambahkan bahwa dirinya berharap jaksa agung lain dalam sejarah tidak akan menjawab pertanyaan itu secara berbeda.
Pernyataan tersebut tidak berarti presiden akan mengarahkan setiap perkara pidana secara langsung, menurut Blanche. Dalam wawancara terpisah dengan Fox News Sunday, ia mengatakan Trump terbiasa menerima masukan dan perbedaan pendapat dari para pemimpinnya.
“Itu tidak berarti Anda mengatakan ya kepadanya,” tegas Blanche. Ia membantah anggapan bahwa Trump akan menelepon pada pagi hari untuk memerintahkan penuntutan terhadap pihak tertentu.
Blanche menyebut gambaran itu sebagai kesalahpahaman tentang hubungan kerja antara presiden dan jaksa agung. “Ada kekeliruan anggapan tentang Presiden Trump – yaitu bahwa beliau bangun di pagi hari, menelepon saya, dan berkata ‘Todd, lakukan penuntutan ini.’ Hal itu sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Jawaban atas Batas Etika dan Hukum
Pembawa acara NBC Kristen Welker sebelumnya menanyakan apakah Blanche bersedia menjamin bahwa Departemen Kehakiman AS selalu bertindak independen dari Gedung Putih. Welker juga mengajukan pertanyaan mengenai langkah yang akan diambil jika presiden meminta tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum.
Blanche menjawab bahwa ia yakin Trump tidak akan mengajukan permintaan semacam itu. “Presiden tidak akan pernah meminta saya melakukan sesuatu yang tidak etis atau ilegal. Dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak akan pernah melakukannya,” katanya.
Namun, ketika pertanyaan beralih pada independensi lembaga secara menyeluruh, Blanche menolak memberikan komitmen mutlak. “Ada perbedaan besar antara mengatakan kita akan selalu melakukan pekerjaan kita dan menyelidiki kasus apa pun serta bertindak independen dari Gedung Putih,” ujarnya.
Ia kemudian menegaskan posisinya secara langsung. “Tidak, saya tidak akan berjanji tentang hal itu. Dan tidak ada jaksa agung yang boleh berjanji tentang hal itu,” kata Blanche.
Perdebatan Norma Pasca-Watergate
Wartawan ProPublica Aaron Davis menilai pernyataan Blanche menunjukkan pergeseran penting terhadap norma penegakan hukum yang berkembang setelah Skandal Watergate. Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya umumnya menekankan adanya batas tegas antara keputusan pidana federal dan kepentingan politik Gedung Putih.
Perdebatan ini muncul ketika pemerintahan Trump juga membatalkan dana anti-persenjataan senilai US$1,8 miliar. Dana tersebut sebelumnya menjadi salah satu isu yang sempat mengancam proses konfirmasi Blanche di Senat.
Blanche turut membuka kemungkinan sengketa terkait data pemilih dibawa sampai ke Mahkamah Agung. Ia menyebut integritas pemilu sebagai isu yang dikampanyekan Trump dan dianggap penting bagi masyarakat Amerika.
Terkait kemungkinan tuntutan ganti rugi atas peristiwa 6 Januari 2021 setelah pembatalan dana khusus, Blanche menolak memprediksi hasil litigasi. Ia mengatakan prosedur yang telah berjalan selama beberapa dekade memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh pemerintah federal untuk meminta ganti rugi.
Gedung Putih, melalui juru bicara Anna Kelly, menyatakan Trump dan keluarganya tidak pernah serta tidak akan terlibat konflik kepentingan. Kelly juga menegaskan posisi Gedung Putih bahwa Trump tidak pernah dan tidak akan melanggar hukum.
Trump sebelumnya menyampaikan pandangannya sendiri melalui media sosial mengenai tindakan kepala negara dalam situasi krusial. “Dia yang menyelamatkan Negaranya tidak melanggar Hukum apa pun,” tulis Trump.
