Perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga pemberdayaan ekonomi melalui subsidi KUR. Pemerintah menyiapkan dukungan KUR bagi 5,1 juta debitur sebagai bagian dari anggaran perlinsos Rp 549,9 triliun.
Anggaran tersebut meningkat 10% dari Rp 500 triliun pada 2026. Pemerintah menargetkan belanja sosial ini membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi sambil memperluas peluang kemandirian.
Subsidi KUR menjadi salah satu instrumen untuk mendukung penerima manfaat mengembangkan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga akan menyinergikan perlindungan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat dan sekolah rakyat.
Langkah tersebut ditujukan agar bantuan tidak berhenti pada pemenuhan konsumsi sehari-hari. Penerima manfaat diharapkan tidak terus bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.
Jaminan kesehatan dan perlindungan pekerja
Selain penguatan ekonomi, anggaran perlinsos 2027 mencakup dukungan bagi masyarakat yang menghadapi risiko kesehatan dan kehilangan pekerjaan. Bantuan iuran jaminan kehilangan pekerjaan disiapkan untuk 74,8 juta orang.
Pemerintah akan melanjutkan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta penerima bantuan iuran. Peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III juga dijamin dengan cakupan 49,6 juta peserta JKN.
Subsidi untuk jenis BBM tertentu masih masuk dalam agenda perlindungan sosial pemerintah. Kebijakan itu melengkapi bantuan dan jaminan yang disiapkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan serta layanan dasar.
| Jenis Dukungan | Sasaran | Jumlah |
|---|---|---|
| Subsidi KUR | Debitur | 5,1 juta debitur |
| Jaminan kehilangan pekerjaan | Penerima bantuan iuran | 74,8 juta orang |
| JKN | Peserta PBI, PBPU, dan bukan pekerja kelas III | 49,6 juta peserta |
| PKH | Keluarga penerima manfaat | 10 juta KPM |
| Program sembako | Keluarga penerima manfaat | 17,8 juta KPM |
| Atensi sosial dan bencana | Lansia, anak, dan penyandang disabilitas | 13.500 orang |
Bantuan dasar tetap menjadi penopang utama
Program Keluarga Harapan atau PKH akan tetap menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat. Program sembako juga dilanjutkan untuk 17,8 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan atensi sosial dan penanganan bencana disiapkan bagi 13.500 orang. Sasaran bantuan ini mencakup lansia, anak, serta penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan sosial.
Di sektor pendidikan, pemerintah akan meneruskan Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah. Kelanjutan kedua program itu menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang memerlukan dukungan akses pendidikan.
Belanja sosial diarahkan lebih tepat sasaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran perlinsos 2027 akan diarahkan pada belanja yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. “Anggaran perlinsos mencapai Rp 549,9 triliun, tumbuh 10% dibandingkan 2026 yang sebesar Rp 500 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah akan memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan. Menurut Beritasatu, digitalisasi penyaluran bantuan juga akan diperluas agar distribusi program sosial menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Perlindungan sosial 2027 dirancang lebih adaptif dan inklusif bagi keluarga miskin, peserta jaminan sosial, pencari kerja, serta kelompok rentan. Kenaikan anggaran ini diharapkan membantu menekan kemiskinan ekstrem sambil menjaga daya beli masyarakat.
