Kritik keras Volker Turk terhadap tindakan Israel di Gaza memicu penolakan dari Israel dan Amerika Serikat, tetapi tidak menghalangi mandat barunya di PBB. Sebanyak 144 negara memilih mendukung Turk untuk kembali menjabat Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia selama empat tahun.
Hasil itu menciptakan kontras tajam antara tekanan dari sejumlah negara dan dukungan mayoritas anggota PBB. Dalam pemungutan suara pada Jumat, 24 Juli 2026, hanya 10 negara yang menolak, sementara 13 negara mengambil sikap abstain.
Mayoritas negara mempertahankan kepemimpinan Turk
| Aspek | Hasil |
|---|---|
| Dukungan | 144 negara |
| Penolakan | 10 negara |
| Abstain | 13 negara |
| Durasi mandat baru | 4 tahun |
Dukungan tersebut memperpanjang tugas Turk yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober. Bila menuntaskan mandat baru, ia berpeluang menjadi pejabat pertama yang menyelesaikan dua masa jabatan sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sejak jabatan itu dibentuk pada 1993.
Turk menanggapi hasil pemungutan suara melalui unggahan di media sosial dengan menyampaikan terima kasih kepada negara-negara anggota. “Hak asasi manusia adalah penawar bagi gejolak dan sikap pesimistis saat ini. Saya akan memberikan segalanya untuk hak setiap orang, di mana pun,” tulisnya.
Mandat itu diberikan ketika kantor HAM PBB menghadapi perselisihan politik yang mendalam dengan Israel. Turk secara konsisten meminta Israel mematuhi hukum humaniter internasional dan bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki
Sejumlah pihak di Israel keberatan terhadap kritik Turk mengenai perang di Gaza, serangan Israel ke Lebanon, dan kurangnya akuntabilitas di wilayah Palestina yang diduduki. Israel telah dituduh oleh kelompok hak asasi manusia serta sejumlah ahli PBB melakukan pelanggaran hak asasi yang meluas, termasuk tuduhan genosida di Gaza.
Kementerian Luar Negeri Israel menyerang rekam jejak Turk dan lembaga yang dipimpinnya. Pemerintah Israel menuduh kantor tersebut menghapus kekejaman 7 Oktober, menyalahgunakan dana, dan mengkhianati netralitas PBB demi radikalisme politik yang korup.
Amerika Serikat turut menolak pengangkatan kembali Turk dan menilai proses pemungutan suara berlangsung terlalu terburu-buru. Perwakilan AS untuk Manajemen dan Reformasi PBB, Jeff Bartos, menyatakan sistem hak asasi manusia PBB telah kehilangan kredibilitas selama beberapa dekade.
Bartos juga menyalahkan kepemimpinan Turk atas kondisi lembaga tersebut. “Turk telah membawanya ke ambang kematian karena pemungutan suara pada hari Jumat telah merenggut nyawanya,” ujarnya.
Departemen Luar Negeri AS menyebut pemungutan suara singkat itu sebagai contoh korupsi dan ketidakmampuan yang melekat di PBB. Pemerintah AS juga menuduh Turk mengabaikan kekejaman yang sebenarnya dan mengejar agenda ideologis radikal.
Proses pengangkatan ikut dipersoalkan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendapat kritik terkait proses menuju masa jabatan kedua Turk. Guterres disebut mengirim surat kepada kelompok regional PBB pada awal bulan untuk memberitahukan niat mengangkat kembali Turk sebelum pemungutan suara dilakukan beberapa minggu kemudian.
Uni Eropa menyambut keputusan tersebut dan menyatakan harapan untuk bekerja bersama Turk dalam promosi serta perlindungan hak asasi manusia. Sebelum memimpin lembaga itu, Volker Turk yang berlatar belakang pengacara menjalani hampir seluruh kariernya di PBB, termasuk dalam sejumlah posisi di UNHCR.
