Menjelang HUT RI ke-81, peta politik nasional memperlihatkan dua sikap yang berjalan beriringan. Partai-partai pendukung pemerintah memperkuat komunikasi, sedangkan PDIP memilih mengawasi kebijakan dari luar pemerintahan.
Perbedaan posisi tersebut mencuat saat para sekretaris jenderal partai koalisi bertemu di Jakarta Selatan. PDIP menilai pertemuan itu sebagai dinamika wajar, termasuk bila diarahkan untuk menyatukan pandangan mengenai APBN dan nota keuangan.
PDIP Menjaga Dukungan yang Proporsional
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan pertemuan antarpartai merupakan bagian lazim dari proses politik. Ia menilai para peserta dapat saja sedang membangun satu visi dalam menghadapi agenda anggaran pemerintah.
“Kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar. Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan,” kata Utut.
Pernyataan itu disampaikan Utut usai Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen pada Jumat, 14 Agustus. Baginya, pertemuan pengurus partai tidak perlu dibaca sebagai hal yang melampaui praktik politik biasa.
Utut menegaskan PDIP tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan sikap proporsional. Partai akan memberi kritik jika terdapat kebijakan yang dirasakan tidak tepat.
“Kalau kita kan memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan nggak pas, kita memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga mengatakan partainya tidak mempersoalkan tidak diundang atau tidak hadir dalam pertemuan para sekjen. PDIP telah menentukan pilihan berada di luar pemerintahan.
Menurut Djarot, kritik terutama diarahkan terhadap penerapan kebijakan pemerintahan saat ini. Sikap tersebut dijalankan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Dan PDIP Perjuangan itu tetap meskipun berada di luar pemerintahan mengkritisi kebijakan-kebijakan terutama dari sisi aplikasi kebijakan pemerintahan saat ini, dengan mendengarkan suara dari rakyat,” kata Djarot. Pernyataan itu memperjelas posisi PDIP sebagai pendukung yang tetap menjaga fungsi pengawasan.
Pertemuan Sekjen Partai Pendukung Pemerintah
Di tengah sikap PDIP tersebut, sekretaris jenderal partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkumpul pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Pertemuan digelar di rumah dinas Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Sugiono.
Lokasi pertemuan berada di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Sugiono menjadi tuan rumah dalam pertemuan yang disebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan.
| Bagian | Keterangan |
|---|---|
| Tuan rumah | Sugiono, Sekjen Gerindra |
| Lokasi | Rumah dinas di Widya Chandra, Jakarta Selatan |
| Peserta | Sekjen Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan NasDem |
| Tambahan peserta | Sejumlah partai nonparlemen |
Forum itu dihadiri sekjen Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan NasDem, serta sejumlah partai nonparlemen. Kehadiran mereka memperlihatkan komunikasi antarpihak dalam koalisi tetap dijaga menjelang peringatan kemerdekaan.
Sugiono menyebut pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk meninjau perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan. Agenda itu tidak hanya ditempatkan sebagai pertemuan seremonial menjelang 17 Agustus.
“Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” ujar Sugiono. Konsolidasi Koalisi Prabowo dan kritik proporsional PDIP kemudian menjadi dua warna politik yang tampak menjelang HUT RI ke-81.
