Jakarta disiapkan sebagai titik awal Pusat Finansial Internasional yang akan menawarkan kemudahan bagi aktivitas modal, investasi, dan transaksi lintas negara. Meski demikian, pemerintah menegaskan fasilitas itu tetap berada di bawah aturan transparansi dan pengawasan ketat.
Kemudahan transfer serta repatriasi modal dirancang hanya untuk kegiatan yang memenuhi ketentuan. Pemerintah juga memasukkan fasilitas perpajakan, Golden Visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif dalam rancangan PFI.
Arus modal global yang masuk tidak akan dibebaskan dari kewajiban anti pencucian uang dan perpajakan. Transparansi pemilik manfaat serta pertukaran informasi internasional tetap menjadi bagian dari tata kelola kawasan tersebut.
Penegasan itu menunjukkan upaya menarik investor tidak dimaksudkan sebagai pelonggaran pengawasan. Pemerintah ingin fasilitas investasi berjalan seiring dengan kemampuan menelusuri pihak yang mengendalikan modal dan aset.
Pengadilan Khusus dan Arbitrase
PFI tidak hanya mengandalkan insentif finansial, tetapi juga menyiapkan perangkat hukum bagi transaksi komersial internasional. Rancangan kelembagaannya meliputi Pengadilan PFI di bawah Mahkamah Agung dan Lembaga Arbitrase PFI.
Keberadaan dua mekanisme tersebut ditujukan untuk mendukung penyelesaian sengketa di dalam ekosistem keuangan yang akan dibangun. Pemerintah membuka penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak serta kemungkinan penerapan prinsip hukum komersial dan standar internasional.
Struktur PFI juga mencakup Dewan Pertimbangan, Dewan PFI, Lembaga Pengelola PFI, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFI. Susunan ini menempatkan kepastian hukum dan pengawasan sebagai elemen yang menyatu dengan layanan investasi.
Lebih Luas dari Kawasan Perbankan
Pemerintah merancang PFI sebagai ekosistem terpadu, bukan sekadar kawasan bagi kantor bank. Aktivitas yang disiapkan mencakup jasa keuangan, pasar investasi, teknologi finansial, pengelolaan kekayaan, serta penyelesaian sengketa.
| Kelompok Kegiatan | Bidang | Kegunaan |
|---|---|---|
| Jasa keuangan | Perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif | Melayani transaksi finansial |
| Pasar dan investasi | Bursa karbon, bullion, manajemen investasi, treasury center | Mengelola aset dan investasi |
| Keuangan berbasis inovasi | Fintech, keuangan syariah, family office | Menghubungkan modal dan teknologi |
| Penyelesaian perkara | Pengadilan PFI, lembaga arbitrase | Menangani sengketa komersial |
Masuknya fintech dan keuangan syariah memperlihatkan PFI akan menjangkau sektor di luar layanan perbankan tradisional. Family office, treasury center, dan manajemen investasi pun disiapkan untuk melayani kebutuhan pengelolaan modal serta kekayaan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan PFI dapat menjadi wajah baru pusat keuangan nasional, dengan Jakarta dan kemungkinan Bali sebagai lokasi pengembangan. Bali serta kawasan lain masih disebut sebagai peluang ekspansi setelah pengembangan awal di Jakarta.
Menahan Transaksi Kekayaan Tetap di Indonesia
Sasaran utama pemerintah adalah memastikan transaksi yang berkaitan dengan kekayaan Indonesia dapat dilakukan dan diselesaikan di dalam negeri. Arah kebijakan ini diharapkan mengubah posisi Indonesia agar tidak hanya menjadi sumber dana maupun tujuan investasi.
Pemerintah juga ingin talenta terbaik bekerja di Indonesia untuk mengelola aktivitas keuangan bernilai tinggi. Menurut Medcom.id, PFI diproyeksikan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan keuangan global melalui layanan yang lebih terpadu.
Prabowo menyebut kawasan tersebut akan mencakup pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Rancangan itu menghubungkan kebutuhan investor internasional dengan pengelolaan kekayaan yang berasal dari Indonesia.
Dengan fondasi insentif, kepatuhan, dan penyelesaian sengketa, PFI diarahkan menjadi pusat aktivitas finansial yang lebih lengkap. Jakarta menjadi pintu awal bagi rencana pemerintah menempatkan lebih banyak transaksi kekayaan Indonesia di dalam negeri.
