Pemerintah memberi insentif bea masuk 0 persen untuk dua kebutuhan industri yang berbeda, yakni LPG bahan baku petrokimia dan barang perawatan pesawat. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi tekanan biaya yang muncul dari kegiatan impor.
Manfaat kebijakan tidak hanya diarahkan pada penghematan biaya saat ini. Pemerintah juga menargetkan perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk menjaga produksi, berinvestasi, dan meningkatkan kapasitas usaha.
Landasan kebijakan dan sasaran industri
Pembebasan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026. Regulasi yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 itu menjadi bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Semester II 2026.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan insentif diberikan sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi. Penguatan sektor riil dipandang penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
| Sektor | Impor yang Difasilitasi | Pengaturan Tambahan |
|---|---|---|
| Petrokimia | LPG bahan baku | Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1944 Tahun 2026 |
| MRO pesawat | Barang dan bahan perawatan serta perbaikan pesawat | Permenperin Nomor 16 Tahun 2026 |
Penerima LPG ditetapkan pemerintah
Fasilitas untuk LPG Petrokimia berlaku bagi impor yang benar-benar digunakan sebagai bahan baku industri. LPG dengan kode HS 2711.12.00 dan 2711.13.00 dapat memperoleh bea masuk 0 persen berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2026.
Keringanan ini berlaku enam bulan melalui pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00. Perusahaan penerima tidak dipilih secara umum, melainkan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1944 Tahun 2026.
Pengurangan biaya bahan baku diharapkan membuat proses produksi petrokimia lebih efisien. Efeknya juga diharapkan dapat dirasakan industri lain yang menjadikan produk petrokimia sebagai bahan baku.
Kompetitivitas jasa perawatan pesawat
Di sektor penerbangan, tarif nol persen diberikan atas barang dan bahan impor untuk kegiatan MRO Pesawat. Kegiatan ini mencakup perawatan serta perbaikan pesawat udara oleh perusahaan jasa di dalam negeri.
Penurunan beban impor diharapkan membantu menekan biaya operasional perusahaan perawatan pesawat. Layanan domestik kemudian diharapkan memiliki posisi yang lebih kompetitif.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2026 menjadi acuan teknis penggunaan fasilitas itu. Aturan tersebut menetapkan kriteria dan tata cara yang harus dipenuhi perusahaan jasa reparasi serta pemeliharaan pesawat udara.
Ruang investasi dari efisiensi biaya
Fasilitas Bea Masuk 0 Persen dirancang agar penghematan biaya impor dapat diteruskan ke aktivitas usaha yang produktif. Pemerintah menilai efisiensi diperlukan ketika pelaku industri menghadapi kenaikan ongkos produksi.
Haryo mengatakan, “Melalui efisiensi biaya produksi, pelaku industri diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing.” Pemanfaatan insentif tetap mengikuti batasan sektor, kode tarif, masa berlaku, dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
