Indonesia meminta Inggris menggunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mendorong perlindungan warga sipil di Gaza. Desakan itu muncul setelah Inggris mengakui Palestina, sebuah langkah yang dinilai perlu dibuktikan melalui tindakan diplomatik dan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menilai tanggung jawab Inggris tidak berhenti pada pernyataan pengakuan. Inggris dinilai memiliki peran penting dalam mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Kursi DK PBB dan Tuntutan Tindak Lanjut
Keanggotaan tetap Inggris di Dewan Keamanan PBB memberi negara itu pengaruh khusus dalam isu perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia memandang posisi tersebut harus digunakan untuk memperkuat perlindungan penduduk sipil serta akses bantuan kemanusiaan di Gaza.
Sugiono menyampaikan sikap Indonesia dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Inggris di Manila, Filipina, pada Rabu (22/7). Forum itu mempertemukan negara-negara Asia Tenggara dan Inggris untuk membahas kemitraan serta isu-isu internasional.
“Tugas bersama kami saat ini adalah menyelaraskan pengakuan tersebut dengan upaya perlindungan nyata terhadap warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara,” kata Sugiono dalam keterangan resmi yang dikutip Media Indonesia. Pernyataan itu menegaskan bahwa pengakuan Palestina perlu diukur dari pengaruhnya terhadap kondisi kemanusiaan dan proses perdamaian.
Pengakuan Inggris terhadap Palestina
Inggris secara resmi menyatakan pengakuan terhadap Palestina pada 21 September 2025. Keir Starmer, yang saat itu menjabat perdana menteri Inggris, menyampaikan keputusan tersebut menjelang Sidang Majelis Umum PBB 2025.
Pemerintah Inggris mengaitkan pengakuan itu dengan upaya mempertahankan prospek solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Kebijakan tersebut juga disebut berkaitan dengan tujuan menghentikan perang di Gaza serta mengakhiri pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Inggris turut menempatkan reformasi internal di pihak Palestina sebagai bagian dari agenda yang menyertai pengakuan itu. Bagi Indonesia, agenda politik tersebut harus berjalan bersamaan dengan langkah yang melindungi masyarakat terdampak konflik.
ASEAN Menawarkan Kolaborasi
Indonesia menyatakan ASEAN siap mendukung Inggris dalam mendorong perdamaian di Palestina. Dukungan itu berangkat dari sikap ASEAN yang konsisten mempromosikan dialog damai dan kerja sama antarnegara.
Sugiono menekankan bahwa konsistensi menentukan kredibilitas suatu negara dalam hubungan internasional. “Konsistensi adalah wujud nyata dari kredibilitas,” ujarnya.
Menurut Sugiono, ASEAN menawarkan ruang kolaborasi kepada dunia dan bukan arena rivalitas. Pendekatan itu menjadi dasar kerja sama kawasan dengan berbagai mitra, termasuk Inggris.
Agenda Kemitraan hingga 2031
Pertemuan di Manila mengadopsi dua dokumen sebagai panduan kerja sama ASEAN-Inggris pada masa mendatang. Dokumen tersebut memuat rencana aksi kemitraan dialog dan pernyataan bersama mengenai pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik.
| Dokumen | Fokus | Tujuan |
|---|---|---|
| Rencana Aksi Kemitraan Dialog ASEAN-Inggris | 2027-2031 | Pedoman pelaksanaan kemitraan dialog |
| Pernyataan Bersama Menteri ASEAN-Inggris | Indo-Pasifik | Memajukan kerja sama berdasarkan pandangan ASEAN |
Kedua dokumen mencakup kerja sama dalam perdamaian dan keamanan, pemberantasan kejahatan lintas negara, transisi hijau, konektivitas, serta pengembangan sumber daya manusia. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband juga menegaskan komitmen jangka panjang negaranya untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN dan menyerukan penyelesaian damai bagi sengketa internasional.
Indonesia memandang kemitraan itu dapat menjadi ruang untuk memperkuat agenda perdamaian yang nyata. Perlindungan warga Gaza, akses bantuan kemanusiaan, dan terwujudnya solusi dua negara tetap menjadi perhatian utama yang ditekankan pemerintah.
