Penggunaan AI tanpa verifikasi atau shadow AI menjadi risiko serius bagi sektor publik ketika kesiapan infrastrukturnya masih tertinggal. Laporan Nutanix menunjukkan 91 persen pemimpin TI menilai praktik tersebut berisiko tinggi terhadap misi instansi dan keamanan data publik.
Risiko itu muncul di saat pemanfaatan AI terus meluas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga pendidikan. Teknologi ini digunakan untuk mendukung layanan masyarakat serta mendeteksi potensi kecurangan.
Masalahnya, kemampuan infrastruktur belum sepenuhnya sejalan dengan ambisi adopsi AI. Nutanix mencatat 73 persen infrastruktur TI sektor publik belum siap menangani beban kerja AI yang kompleks di lingkungan on-premises.
| Indikator | Temuan | Dampak |
|---|---|---|
| Kesiapan infrastruktur AI | 73 persen belum siap | Beban kerja AI kompleks belum optimal dijalankan secara on-premises. |
| Risiko shadow AI | 91 persen menilai berisiko tinggi | Misi instansi dan keamanan data publik dapat terganggu. |
| Kebutuhan kontainerisasi | 87 persen diperkirakan meningkat | Aplikasi modern dan sistem lama perlu dikelola secara lebih terpadu. |
Data tersebut tercantum dalam laporan Nutanix Enterprise Cloud Index edisi sektor publik ke-8. Laporan itu menempatkan kesiapan operasional sebagai tantangan penting bagi para pemimpin teknologi informasi.
Shadow AI dan sekat operasional
Shadow AI merujuk pada penggunaan teknologi AI yang belum terverifikasi di dalam organisasi. Kondisi ini dapat berkembang saat kebutuhan pengguna tersebar dalam sekat operasional atau silos yang tidak berada dalam tata kelola yang sama.
Bagi instansi publik, persoalan tersebut lebih sensitif karena sistem mereka menangani data masyarakat dan layanan penting. Perlindungan data, kepatuhan regulasi, serta keberlangsungan layanan harus tetap dijaga saat AI mulai dipakai lebih luas.
Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari, menyebut pembahasan di Asia-Pasifik dan Jepang kini bergerak dari ambisi adopsi menuju kesiapan operasional. Perubahan fokus itu menempatkan fondasi infrastruktur sebagai faktor utama dalam pemanfaatan AI.
“Semakin meluasnya shadow AI telah menjadi tantangan utama dalam tata kelola sektor publik. Organisasi yang berhasil melangkah maju adalah mereka yang tidak lagi mengejar setiap kemampuan baru AI secara terpisah, melainkan berfokus menguatkan fondasi infrastrukturnya,” ujar Daryush dalam keterangannya.
Kontainerisasi untuk modernisasi yang terkendali
Di tengah kebutuhan tersebut, kontainerisasi aplikasi dipandang sebagai fondasi untuk mempercepat modernisasi sistem. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan ketika aplikasi berjalan pada infrastruktur hibrida.
Sebanyak 87 persen pemimpin teknologi memperkirakan ketergantungan terhadap kontainerisasi aplikasi akan meningkat dalam tiga tahun ke depan. Angka itu menunjukkan kebutuhan mengelola aplikasi modern bersama sistem lama tanpa melepas kendali operasional.
Modernisasi sektor publik dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pemindahan sistem ke cloud modern. Infrastruktur juga perlu menopang kinerja AI sambil mempertahankan kontrol terpadu, kedaulatan data, dan kepatuhan regulasi.
Daryush menekankan arsitektur berbasis kontainer yang aman dapat menjadi pagar pengaman bagi pemanfaatan AI. Pendekatan tersebut dinilai membantu instansi menggunakan AI dengan lebih percaya diri tanpa mengabaikan kepercayaan publik.
