Indonesia memastikan tidak ada rencana pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya dalam pembahasan kerja sama pertahanan terbaru. Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan penegasan itu saat agenda kemitraan dengan AS mengemuka.
Kepastian tersebut memberi batas yang tegas bagi kerja sama yang akan dikembangkan melalui Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP. Kemitraan itu ditujukan untuk mendukung kemampuan Indonesia menjaga keamanan dan kedaulatannya sendiri.
Isu pangkalan militer asing menjadi sensitif karena dapat memunculkan pertanyaan tentang independensi suatu negara dalam menentukan kebijakan pertahanan. Karena itu, ketiadaan rencana pangkalan menjadi bagian penting dari konteks kemitraan pertahanan Indonesia-AS.
Washington Tekankan Penghormatan terhadap Jakarta
Wakil Menteri Pertahanan AS Elbridge A. Colby mengatakan Washington tidak ingin mengganggu kemampuan Indonesia dalam menentukan cara menjaga kedaulatannya. AS, menurut dia, ingin bekerja sama berdasarkan pandangan Indonesia sendiri atas kebutuhan pertahanannya.
“Kami sangat menghormati hal tersebut dan ingin bekerja sama dengan negara-negara seperti Indonesia berdasarkan perspektif mereka sendiri mengenai cara menjaga kedaulatan mereka,” kata Colby. Pernyataan itu menegaskan penghormatan AS terhadap kedaulatan Indonesia.
Colby juga menyatakan kerja sama yang ditawarkan tidak dimaksudkan untuk menuntut Indonesia berpihak kepada salah satu blok dalam persaingan global. Fokus pembicaraan diarahkan pada perlindungan kepentingan keamanan nasional Indonesia.
“Ada tujuan-tujuan yang ingin kami capai untuk menjaga keseimbangan kekuatan tersebut, namun kami sama sekali tidak berniat melemahkan atau mengganggu kedaulatan Indonesia,” ujar Colby. Ia menyebut tujuan AS adalah membantu memperkuat kedaulatan Indonesia.
Jadwal Pembahasan MDCP
MDCP telah disepakati pada 13 April 2026 sebagai kerangka kerja sama pertahanan Indonesia dan AS. Kerangka ini kemudian menjadi salah satu fokus pertemuan di Jakarta pada Agustus 2026.
| Peristiwa | Waktu | Informasi Utama |
|---|---|---|
| Kesepakatan MDCP | 13 April 2026 | Kerangka kerja sama pertahanan Indonesia-AS |
| Pertemuan di Jakarta | 11-12 Agustus 2026 | Diikuti Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Elbridge A. Colby |
| Pernyataan pihak AS | 13 Agustus 2026 | Menegaskan penghormatan atas kedaulatan Indonesia |
Colby bertemu Presiden RI Prabowo Subianto dan Sjafrie Sjamsoeddin pada 11 dan 12 Agustus 2026. Sehari setelah rangkaian pertemuan itu, pihak AS menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi militer serta diplomasi di kawasan regional.
Stabilitas Dipandang Mendukung Ekonomi
AS memandang kehadiran militer dan diplomasi aktifnya di kawasan sebagai bagian dari upaya membantu kestabilan regional tanpa mengintervensi independensi negara mitra. Pendekatan tersebut dikaitkan dengan harapan atas keseimbangan kekuatan yang damai di Asia Tenggara.
Colby menilai stabilitas keamanan dapat menciptakan kondisi yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi regional. “Kami mengharapkan berlanjutnya keseimbangan kekuatan yang damai, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut di seluruh kawasan ini,” katanya.
Dengan demikian, pembicaraan MDCP memadukan agenda penguatan pertahanan Indonesia dengan kepentingan stabilitas kawasan. Penegasan tidak adanya pangkalan militer AS tetap menjadi batas utama agar kerja sama tidak mengubah kedaulatan Indonesia atas wilayahnya.
