KTP elektronik dan Kartu Keluarga kini menjadi pintu masuk bagi warga untuk memperoleh lebih dari sekadar layanan administrasi. Dokumen yang valid dapat menentukan akses terhadap pendidikan, sertifikat tanah, tiket perjalanan, hingga bantuan pemerintah.
Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, data warga yang belum sinkron dengan basis data nasional berpotensi membuat calon penerima bantuan gugur saat verifikasi. Persoalan tersebut mendorong pelaksanaan layanan jemput bola administrasi kependudukan di sejumlah distrik.
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menilai program pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan kuota besar. Data penerima harus dapat diverifikasi melalui sistem resmi Dukcapil agar manfaat program benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
Ia menyampaikan contoh bahwa kuota 10 ribu beasiswa dapat menghasilkan hanya sekitar dua ribu hingga tiga ribu penerima setelah verifikasi. Pernyataan itu disampaikan Komarudin saat meninjau pelayanan di Balai Kampung Wanggar Sari, Rabu, 22 Juli 2026.
Pelayanan Dokumen di Dua Distrik
Pelayanan JEBOL Administrasi Kependudukan digelar pada 21–25 Juli 2026 oleh Tim Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire. Model pelayanan ini membawa pengurusan dokumen lebih dekat ke kampung dan wilayah yang sulit dijangkau.
Pada dua hari pertama, layanan tersebut menerbitkan total 1.398 dokumen kependudukan. Penerbitan terbanyak tercatat pada pelayanan hari kedua di Distrik Makimi.
| Distrik | Hari Pelayanan | Dokumen Terbit |
|---|---|---|
| Wanggar | 22 Juli 2026 | 566 dokumen |
| Makimi | 23 Juli 2026 | 832 dokumen |
Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan Adminduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Ahmad Ridwan menjelaskan bahwa layanan di Wanggar mencakup perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Warga juga dapat mengurus Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Identitas Kependudukan Digital, surat keterangan pindah WNI, akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan.
Menurut Ahmad, penerbitan 832 dokumen di Makimi menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi yang hadir langsung di wilayah mereka. Kegiatan itu juga memberi ruang bagi warga untuk memperbarui identitas yang diperlukan dalam berbagai urusan.
Data Akurat untuk Kebijakan Daerah
Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mendata seluruh penduduk secara tepat. Tantangan tersebut terutama terlihat di kampung dan daerah terpencil yang masih memiliki warga tanpa dokumen kependudukan.
“Ini tugas dan tanggung jawab besar bagi kami pemerintah untuk mendata kembali seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire,” ujar Mesak. Ia meminta kepala distrik, kepala kampung, lurah, RT, dan RW terlibat aktif memastikan data penduduk sesuai kondisi riil.
Pemerintah Kabupaten Nabire juga akan memperbarui data warga yang meninggal dunia. Selain itu, pemerintah akan menata penduduk yang telah menetap di Nabire tetapi masih menggunakan identitas dari daerah lain.
Pembenahan direncanakan berjalan secara bertahap dalam satu hingga dua tahun. Data yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan daerah dan penyaluran Bantuan Tepat Sasaran.
Komarudin mengajak warga mengurus dokumen secara proaktif karena seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Program ini dibuka bersama Mesak melalui penabuhan gendang adat, sedangkan pelayanan hari kedua di Makimi turut ditinjau Bupati dan Wakil Bupati Nabire.
