Sebutan “kecoak” yang ditujukan kepada anak muda pengangguran berubah menjadi simbol perlawanan di India. Dengan identitas itu, sekitar 20.000 orang turun ke jalan di New Delhi untuk menuntut pembenahan sistem ujian publik.
Aksi pada Rabu, 22 Juli 2026, muncul di tengah kemarahan atas kebocoran soal yang berulang. Para demonstran juga mendesak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya.
Istilah tersebut bermula ketika seorang pejabat dalam sidang pemerintahan membandingkan anak muda pengangguran dengan “kecoak” dan “parasit”. Ucapan itu menyebar luas di media sosial dan memicu kecaman dari berbagai pihak.
Kalangan muda kemudian mengambil kembali julukan tersebut dan membentuk Cockroach Janta Party atau CJP. Mereka menggunakan akun media sosial, situs web, serta jaringan aksi untuk menghimpun keluhan para siswa.
Keluhan Utama Berpusat pada Nasib Peserta Ujian
CJP menempatkan kebocoran soal, kewajiban mengulang ujian, dan lemahnya akuntabilitas sebagai persoalan utama. Lebih dari dua juta siswa disebut harus menjalani ujian ulang, yang menambah tekanan dan biaya bagi keluarga.
Para peserta aksi menilai masalah tersebut tidak dapat dipandang sebagai gangguan administratif biasa. Mereka menuntut perlindungan nyata karena masa depan siswa dinilai dipertaruhkan oleh kelemahan pengelolaan ujian.
| Persoalan | Dampak atau Desakan |
|---|---|
| Kebocoran soal berulang | Menjadi pemicu utama protes dan tuntutan akuntabilitas |
| Ujian ulang | Lebih dari dua juta siswa disebut terdampak |
| Pengawasan otoritas ujian | Diminta berlangsung konsisten melalui parlemen |
| Kepemimpinan kementerian | Demonstran menyerukan Dharmendra Pradhan mundur |
Di jalanan New Delhi, demonstran membawa spanduk bertuliskan “Hentikan normalisasi kebocoran soal ujian!” dan “Selamatkan pendidikan, selamatkan masa depan.” Pesan itu menegaskan penolakan terhadap kebocoran soal yang dianggap terus berulang tanpa penyelesaian memadai.
Agenda CJP untuk Ujian yang Lebih Akuntabel
Melalui situs webnya, CJP meminta Undang-Undang Ujian Publik yang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Gerakan ini juga menuntut pembentukan badan ujian baru serta reformasi terhadap lembaga yang telah ada.
Usulan lainnya mencakup pembentukan piagam hak siswa dan dana kesejahteraan untuk siswa beserta keluarga mereka. CJP juga mendesak pengawasan parlemen terhadap otoritas ujian dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika kasus menjadi sorotan.
Gerakan ini diinisiasi oleh Dipke, lulusan Universitas Boston di Amerika Serikat. Aksi mereka disebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir.
Oposisi Soroti Tidak Adanya Hukuman
Pemimpin oposisi Rahul Gandhi menyatakan sedikitnya ada 152 kasus kebocoran ujian. Menurutnya, hukuman atas perkara tersebut belum terlihat meski persoalan telah berulang selama beberapa tahun.
Gandhi mengatakan sistem pendidikan merupakan aset penting bagi India. Dalam kutipan yang dimuat The Guardian, ia menyatakan, “Seseorang, atau sekelompok orang, sedang menghancurkan sistem pendidikan kita, aset paling berharga India, menghancurkan kehidupan para siswa kita. Apa yang dilakukan pemerintah? Nol hukuman.”
Akumulasi kegagalan sistem itu disebut telah mengubah keluhan siswa menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Laporan TIME yang dikutip detik.com menempatkan persoalan ujian sebagai sumber utama kemarahan publik.
Pemerintah Menjanjikan Pembahasan di Parlemen
Pradhan menanggapi protes melalui unggahan di X dan menyatakan pemerintah berkomitmen penuh membahas kebocoran ujian. Ia mengatakan kekhawatiran dari kaum muda akan ditangani dalam sidang parlemen.
“Kita berutang lebih dari sekadar kemarahan kepada para siswa kita. Kita berutang kepada mereka jawaban, reformasi, dan akuntabilitas,” tulis Pradhan. Bagi pengunjuk rasa, jawaban pemerintah kini perlu dibuktikan melalui perbaikan yang dapat melindungi peserta ujian.
