Penutupan 290 badan usaha milik negara disebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi itu mencapai Rp70 triliun pada akhir 2026.
Penghematan tersebut berasal dari sejumlah pos belanja, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta perjalanan dinas. Pemerintah menilai dana yang tidak lagi terserap oleh biaya tersebut dapat dialihkan ke pelayanan publik.
Prabowo menyebut perbaikan puskesmas, renovasi sekolah, dan penyediaan rumah sebagai contoh kebutuhan yang dapat dibiayai dari hasil efisiensi. Arah kebijakan itu menempatkan perampingan BUMN sebagai bagian dari upaya menekan pemborosan anggaran.
Perusahaan Tidak Produktif Menjadi Sasaran
Dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo mengungkapkan skala masalah yang ditemukan pemerintah. Ketika Danantara dibentuk, terdapat 1.074 BUMN termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Sebagian entitas dinilai tidak produktif dan terus merugi sehingga perlu ditata ulang. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara tinggal paling banyak 300 BUMN pada 31 Desember 2026.
| Data Perampingan | Angka yang Disampaikan | Target |
|---|---|---|
| BUMN yang telah ditutup | 290 BUMN | — |
| Jumlah BUMN saat Danantara dibentuk | 1.074 BUMN | Maksimal 300 BUMN |
| Penghematan biaya overhead | Sekitar Rp50 triliun | Rp70 triliun pada akhir 2026 |
Prabowo menegaskan perusahaan negara yang dipertahankan harus benar-benar produktif dan menciptakan nilai tambah bagi rakyat. Penataan itu sekaligus diarahkan untuk menyederhanakan struktur bisnis negara yang sebelumnya berkembang hingga beberapa lapis afiliasi.
Pengusutan Pengurus BUMN Turut Dibuka
Pemerintah membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus BUMN dalam beberapa dekade terakhir. Prabowo juga menyatakan akan meminta DPR mempertimbangkan kemungkinan amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat.
Wacana penegakan hukum tersebut muncul bersamaan dengan agenda efisiensi dan penataan korporasi negara. Pemerintah ingin penggunaan kewenangan negara tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Target Pangan, Energi, dan Pertumbuhan
Di luar program BUMN, pemerintah melaporkan swasembada delapan komoditas pangan telah tercapai dalam satu tahun, lebih cepat daripada target empat tahun. Komoditas itu mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah menghubungkan capaian tersebut dengan penghapusan 145 aturan penyaluran pupuk serta penurunan harga pupuk 20 persen. Volume pupuk disebut meningkat, sementara laba PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen.
Indonesia juga disebut berhenti mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 setelah memproduksi diesel B50 berbahan kelapa sawit. Kebijakan B50 itu dikaitkan dengan penghematan devisa Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar.
Dalam sektor investasi, realisasi sepanjang 2025 dilaporkan mencapai Rp1.931 triliun dengan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja tercipta. Realisasi pada semester pertama 2026 disebut mencapai Rp1.010 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 dilaporkan sebesar 5,61 persen dan pertumbuhan semester pertama sebesar 5,45 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 6 persen pada akhir tahun, meski Prabowo menegaskan investasi dan pertumbuhan bukan tujuan akhir.
Program penguatan ekonomi rakyat juga mencakup 10.000 Koperasi Desa Merah Putih yang telah didirikan dan dioperasikan, dengan 3.300 koperasi berjalan optimal. Target pemerintah adalah 30.000 koperasi berdiri dan beroperasi baik pada akhir 2026, termasuk untuk penyaluran barang bersubsidi.
Di Bangka Belitung, pemerintah menyebut 1.000 tambang timah ilegal telah ditutup pada akhir tahun sebelumnya. TNI, Polri, Bea Cukai, dan Bakamla diminta terus menertibkan kegiatan ilegal serta penyelundupan.
