DPR diharapkan mengawal RAPBN 2027 agar anggaran negara benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Harapan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menjelang agenda sidang parlemen di Jakarta.
Menurut Nurul, ukuran keberhasilan rancangan anggaran tidak cukup dilihat dari program yang tercantum dalam dokumen. Pengelolaan anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pengentasan kemiskinan.
Sidang Parlemen Menjadi Ruang Pengawasan
RAPBN 2027 akan diserahkan kepada parlemen dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Forum di Kompleks Parlemen, Jakarta, itu juga menjadi ruang untuk melihat keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penguatan pertahanan nasional.
Fraksi-fraksi DPR RI dijadwalkan melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai rancangan anggaran pada 18 Agustus 2026. Proses tersebut memberi parlemen peran penting dalam menguji prioritas belanja serta kebijakan pemerintah.
Fungsi pengawasan DPR tidak hanya berkaitan dengan alokasi dana, tetapi juga arah pelaksanaan kebijakan negara. Nurul menekankan bahwa anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan strategis bangsa dan kebutuhan rakyat.
Investor Daily melaporkan RAPBN 2027 akan diarahkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan penguatan sektor pertahanan. Arah itu muncul di tengah tuntutan negara untuk merespons perubahan situasi geopolitik global.
Kodam Baru Tidak Dipandang sebagai Ancaman
Penguatan pertahanan turut menjadi perhatian melalui rencana pembentukan Kodam baru. Nurul menyatakan kebijakan tersebut bukan semata-mata langkah untuk memperbesar institusi TNI.
Ia mengatakan pembentukan satuan baru itu telah melewati pembahasan intensif antara DPR dan pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai perlu dipahami dalam kerangka penguatan sistem pertahanan Indonesia.
“Pembentukan Kodam baru ini dirancang sejalan dengan penguatan pertahanan Republik Indonesia, bukan semata-mata untuk memperbesar institusi TNI,” ujar Nurul Arifin. Ia meminta hasil pelaksanaan kebijakan itu menjadi dasar bagi publik untuk menilainya.
“Jangan apriori dulu, kita lihat bersama hasilnya nanti,” tambah Nurul. Pernyataan itu menegaskan perlunya melihat dampak kebijakan pertahanan terhadap kepentingan strategis Indonesia.
Agenda Menjelang HUT Kemerdekaan
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Tema yang diusung adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam forum itu. Penyerahan RAPBN 2027 menjadikan sidang tersebut penting bagi pembahasan arah ekonomi dan pertahanan negara.
Perhatian terhadap anggaran rakyat dan penguatan pertahanan memperlihatkan dua kebutuhan yang harus dikelola secara beriringan. DPR diharapkan memastikan keduanya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tetap mengutamakan kepentingan Republik Indonesia.
